AMBON, — Malukuexpress.com, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Pengawasan Pemilu serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Aula Lantai 5 Manise Hotel, Senin (15/9/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Forkopimda Kota Ambon, perwakilan partai politik, lembaga pengawas, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Ketua Bawaslu Kota Ambon, Alberth J. Talabessy, mengatakan kegiatan ini menjadi ajang refleksi atas penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun lalu. Ia menyoroti adanya peningkatan signifikan laporan maupun temuan pelanggaran pemilu dibanding Pemilu 2019.
“Jumlah laporan dan temuan pelanggaran meningkat hingga tiga kali lipat. Ini menandakan tantangan pengawasan semakin kompleks, apalagi akses pengawas terhadap data kini sangat terbatas,” ujar Alberth.
Ia berharap evaluasi yang dirumuskan dalam forum tersebut dapat menjadi rekomendasi strategis yang disampaikan secara berjenjang hingga ke Bawaslu pusat.
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman, menambahkan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci. Menurut dia, latar belakang pengawas pemilu yang beragam menuntut adanya peningkatan pemahaman hukum pemilu secara mendalam.
“Kita berhadapan dengan proses hukum, tapi banyak pengawas berasal dari disiplin ilmu non-hukum. Maka pendidikan kepemiluan dan hukum harus diperkuat,” kata Astuti.
Ia menegaskan, pengawasan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan sinergi lintas lembaga, terutama antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menilai keberhasilan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan juga masyarakat serta peserta pemilu. Ia mengingatkan masih maraknya praktik politik uang di tengah masyarakat.
“Jangan hanya menyalahkan Bawaslu. Kalau masyarakat masih menerima serangan fajar, maka kita semua perlu evaluasi diri. Edukasi politik adalah tanggung jawab bersama, termasuk partai politik, LSM, dan tokoh masyarakat,” tegasnya.
Bodewin berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti, termasuk oleh Pemerintah Kota Ambon dalam memperkuat data pemilih dan koordinasi antarinstansi.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja sama Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah. Forum diharapkan menjadi wadah masukan konstruktif untuk menyempurnakan sistem demokrasi ke depan.
Menutup acara, Wali Kota Ambon menyampaikan pantun yang menekankan semangat kolaborasi, “Hari ini kita ada di Hotel Manise, hadir bersama mengikuti kegiatan Bawaslu. Kalau kita ingin wujudkan Ambon yang manis, mari sama-sama kita saling membantu.” (cm)
