Ambon, MX. Com. Terkait dengan penanganan Covid 19 di Provinsi Maluku, DPRD Maluku meyoroti pemberian insentif kepada tenagga kesehatan dan non kesehatan yang sampai saat ini baru di bayarkan 3 bulan dan menjadi problem bagi DPRD untuk mengevaluasi penaganan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Benhur Watubun anggota DPRD Maluku fraksi PDI Perjuangan usai rapat dengan dinas kesehatan provinsi Maluku beserta Kepala RSUD Haulussy dan RSUD Tulehu di DPRD Maluku Rabu 13/10/2020.
Dikatakanya pada beberapa waktu lalu masyarakat dan DPRD Maluku mengkritik penaganan Covid-19, Dan sebagai fraksi Pemerintah iya menilai sangat penting untuk melakukan evaluasi terhadap penaganan Covid ini sampai berapa lama.
Sementara dalam rapat tadi iya mengatakan bahwa Corona ini lari seperi kilat, kemudian tenagga medis menagani secepat guntur, Tetapi insentif tenagga kesehatan itu lari seperti gajah dan hal ini menjadi problem kita,”Ujarnya.
Menurutnya kalau Gubernur dikriti berserta Tim Covid dikritik terus menerus iya mengatakan kita aebagai fraksi Pemerintah harus malu dengan kritikan tersebut dan perlu kita pertanyakan apa problemnya dan kalau problemnya mengenai menejemen silakan manejemen ini harus dievaluasi dan kami kanan menyatakan sikap menerima dan menolak soal pertanggung jawaban penaganan Covid khusus untuk tenagga kesehatan.
Karena itu kalau problemnya pada manajemen maka manejernya yang harus diganti, dan iya meminta agar kepala Dinas Kesehatan harus segra dievaluasi dan harus diingat bahwa tenagga medis yang telah menandatangani kontrk ke liang lahap dan mereka siap untuk mati.
Oleh karena itu kami mengkritisi ini supaya kritikan ini harus diperhatikan sungguh oleh elemen pemerintah khususnya di bidang kesehatan dan iya berharap kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa segera perhatikan masalah ini karena semua elemen masyarakat sudah mempertanyakan penaganan Covid seperti apa dan anggaran yang terserap seperti apa dan harus kita jelaskan clear dan transparan kepada masyarakat,”Tutup Benhur. (AN)
