Bidang Pembinaan SMA Terus Mensosialisakan Program IKM di Seluruh Kabupaten Kota di Maluku, Ini Penjelasn Kabid SMA

Malukuexpress.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah resmi meluncurkan kurikulum Merdeka Belajar sebagai bagian dari tindak lanjut memperbaiki kurikulum 2013. Kurikulum ini menjadi bagian dari program Merdeka Belajar episode 15, dan dari sinilah muncul Program Sekolah Pengerak dan dalam proses seleksinya, kita di Maluku ini ada lolos 37 Sekolah Pengerak, yang tidak ada hanya di Kabupaten Maluku Barat Daya, “ “kata Kepala Bidang Pembinaan SMA Sirhan Jul Chaidir, S.Sos.,M.Si yang ditemui media ini di ruang kerja. Senin (17/10/2022).

Dirinya mengungkapkan kurikulum Merdeka Belajar bagian lanjutan dari pengembangan dan penerapan kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespons pandemi Covid-19. Namun, ia menyatakan tidak merombak kurikulum 2013.

Bacaan Lainnya

“Jadi kita mengikuti filsafat kemerdekaan, kemerdekaan belajar dan kita beri sekolah tiga opsi sesuai dengan kesiapan masing-masing,” kata dia.

Lanjutnya, Sekolah pengerak ini, bukan ditetapkan tapi diseleksi, dan program ini beda dengan SMK Pusat Keunggulan, yang ditetapkannya dilihat dari Produk unggulan dan kalau pada SMA, Sekolah Penggerak itu seleksi dan yang diseleksinya adalah Kepala Sekolahnya dan bersyukur di Maluku itu, dalam proses seleksi di Tahap I (9 Sekolah), Tahap II (18 sekolah) dan Tahap III (10 sekolah), sehingga totalnya di Provinsi Maluku berjumlah 37 sekolah pengerak artinya apa?, Maluku bisa bersaing dengan Kepala Sekolah-Kepala Sekolah di Provinsi yang lain, dari sisi sumberdaya sekalipun Maluku keterbatasan sarana dan prasarana yang terbatas sekali, baik infrastruktur terbatas, lalu dari sisi kouta jumlah kepsek sekolah Pengerak dengan Program Sekolah Pengerak, dan maluku termasuk banyak yakni 37 sekolah.

Olehnya itu, dengan dilahirkan Kepmendikbudristek nomor 56 digantikan dengan nomor 262 tentang pedoman penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, “jadi sekolah yang tidak lulus dalam proses seleksi sekolah pengerak, dia harus masuk ke wilayah implementasi kurikulum merdeka, tapi sekolah harus memilih dari tiga jalur sesuai aturan Kemendikbud 56 yang diganti 262, itu ada tida jalur manidiri belajar, mandiri berbagi dan mandiri berubah, nak sekolah akan memilih dari link yang telah disediakan oleh kemendikbudristie, jadi sekolahnya akan memilih sesuai satuan pendidikan, apakah ini layak pakai mandiri belajar atau mandiri berbagi atau mandiri berubah,”jelasnya.

Tambahnya, dengan begitu dinas tidak sertamerta lepas tangan, kami di bidang SMA, selalu membangun komunikasi dengan Ketua MKKS di Kabupaten Kota, untuk terus mendorong melalui workshop, untuk pengenalan terkait dengan IKM dan yang belum jalan hanya dua kabupaten dan mudah-mudahan awal november sudah terjadwalkan pada Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten MBD tapi daerah lain sudah jalan.

“upaya dinas terus berjalan, di kabupaten malteng saja, ada 9 titik yakni pada kecamatan, dinas sudah clear dan titik terakhirnya pulau banda, karena ketika ditahun 2023, mau tidak mau, satuan pendidikan harus berjalan dengan kurikulmm merdeka, maka dinas terus bergerak, dan kami mau semua tenaga pendidik, mengetahui apa itu sebenarnya kurikulum IKM, baik struktur kurikulumnya, capaian pembelajarannya tujuan pembelajarannya, ATPnya, alur pembelajarannya dan kedepan semua sekolah harus mengenal,”ulasnya.

Karena pada masa covid, satuan pendidikan se Indonesia ini, jalan dengan kurikulum darurat dari K13 diaihkan ke Kurikulum darurat, begitu covid ini mereda, maka lahirlah kurikulum merdeka belajar sebagai penyempurnaan kurikulum tapi semua disederhanakan, jadi dinas berupaya untuk seluruh satuan pendidikan khusus SMA, harus mengenal apa itu kurikulum merdeka, karena di tahun 2023 semua sudah runing dengan kurikulum merdeka dan tidak bisa lagi dengan K13,”tutupnya. (N)

Pos terkait