“Catatan Reflektif Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2023’’

MALUKUEXPRESS.COM, Oleh : Franky D.J. Tutuarima, S.Hut.,M.Si (Kepala Seksi Wilayah I Balai PPI Wilayah Maluku dan Papua)

I. Pendahuluan
Nyaris semua informasi tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia akhir-akhir ini dan terkhusus di tahun 2023 lalu di kaitkan dengan fenomena alam seperti El Nino ?, sehingga timbul mitos bahwa kebakaran hutan di Negara ini lebih banyak di sebabkan oleh factor alam. Padahal fakta kongkrit di lapangan tidak demikian, berbagai sumber menyebutkan bahwa kebakaran hutan sebagaian besar di sebabkan oleh kegiatan manusia (Nurrochmat, 2012). Yang perlu di sadari bahwa walaupun ada hubungan yang signifikan antara kebakaran hutan dan kondisi kekeringan oleh pengaruh El Nino, tidak berarti bahwa semata-mata kebakaran hutan dan lahan itu di sebabkan oleh El Nino. Manusialah yang mulai membakar api, El Nino menyebabkan kekeringan (curah hujan yang sangat rendah) merupakan factor alam (bersama kemarau panjang dan curah hujan rendah) yang memperparah dan mempercepat kebakaran, jika sudah terjadi kebakaran. Jadi tidaklah proporsional menuding factor alam tersebut sebagai ‘kambing hitam’ penyebab kebakaran hutan dan lahan semata (Purbowaseso, 2004).

Ada beberapa kejadian karhutla di Maluku dan Maluku Utara yang di sebabkan oleh manusia maupun alam antara lain; 1) Aktifitas perladangan berpindah dan pembersihan lahan adalah pemicu utama terjadinya karhutla., 2) Aktivitas konversi lahan hutan untuk perkebunan dan pertambangan., 3) Unsur kesengajaan (sisa api unggun perkemahan, puntung rokok yang di buang sembarangan)., 4) Perburuan satwa., 5) Perkebunan pohon kayu putih (Melaleuca leucadendra). Di Provinsi Maluku Utara terdapat di kabupaten Halmahera Barat adanya aktivitas Gunung Api di Pulau Ibu, yang terkadang di baca ’Sipongi’ sebagai Hotspot confidence 80% (data sebaran hotspot 2023 BPPI MAP) dan juga terdapat aktifitas pertambangan di Kawasi Pulau Obi kabupaten Halmahera Selatan.

Kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 lalu yang terjadi di Indonesia umumnya dan di Maluku khususnya, tidak hanya di sebabkan oleh factor kekeringan tetapi akibat kombinasi dan akumulasi dari berbagai factor yang kompleks. Seorang peneliti bernama Guido van der Werf dan VU University Amsterdam yang menganalisis densitas dari asap selama kebakaran hutan di pulau Sumatera dan Kalimantan menyimpulkan bahwa intensitas kebakaran hutan berhubungan langsung dengan kepadatan penduduk dan pemanfaatan lahan. Hasil penilitian ini di publikasikan dalam majalah Nature Geoscience Edisi 22 Februari 2009 (Nurrochmat, 2012). Hasil riset ini lebih membuktikan argumentasi bahwa penyebab utama karhutla adalah aktivitas manusia, dan pada umumnya kejadian karhutla di Maluku dan Maluku Utara di picu oleh ulah manusia.

II. Fenomena El Nino
Fenomena El Nino merupakan salah satu factor yang di duga sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim tahunan dalam skala global (Goldammer 1998). El Nino adalah suatu peristiwa alam yang terjadi secara kompleks di atmosfer dan lautan. Peristiwa ini di mulai oleh osilasi Selatan, di mana terjadi perubahan perbedaan tekanan di lautan sekitar Indonesia rendah sementara di lautan Pasifik Selatan tinggi. Selama gradient tekanan rendah, angin munson Barat (westward trade winds) melemah sehingga menyebabkan terjadinya anomali suhu permukaan laut yang menghangat di sekitar pantai Peru dan sebagaian besar Samudra Pasifik. Akibatnya, selama ENSO (El Nino-Southern Oscillation) tekanan udara di sebagian besar wilayah Malaysia dan Indonesia meningkat sehingga menyebabkan penurunan curah hujan secara drastis yang akhirnya berujung pada kekeringan berkepanjangan (Goldammer 1998 dalam Nurrochmat, 2012).

Sepanjang tahun 2023 lalu, Maluku dan Maluku Utara tidak luput dari pengaruh El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang, sehingga meningkatnya suhu udara panas yang berujung pada banyaknya hotspot dan kejadian karhutla selama tahun 2023 lalu. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, di kutip dari situsnya mengungkapkan sepanjang tahun 2024, gangguan iklim dari samudra Pasifik yaitu ENSO di prakirakan akan berada pada fase El Nino lemah-Moderat di awal tahun 2024, kemudian selanjutnya hingga akhir tahun 2024 di prediksikan berada pada fase Netral (cnnindonesia.com, 2 Januari 2024). Ini artinya bahwa fenomena ENSO masih dapat bertahan di tahun 2024.

III. Data, Fakta dan Modalitas Karhutla di Maluku dan Maluku Utara

Kejadian karhutla yang terjadi dan berulang di setiap musim kemarau dan dalam pengaruh ENSO, mendorong Indonesia untuk mengembangkan system deteksi dan peringatan dini pengendalian karhutla sebagai salah satu bentuk keseriusan di dalam upaya mencegah terjadinya karhutla.

Deteksi Dini Karhutla
Berdasarkan PermenLHK No. 32/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pasal 71 ayat 2 di sebutkan bahwa penerapan deteksi dini dapat dilakukan melalui berbagai macam metode pengamatan seperti; deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit). Untuk monitoring hotspot seiring dengan kemajuan teknologi, pada tahun 2015, KLHK mengembangkan system deteksi dini karhutla yang dapat di akses melalui situs website sipongi.menlhk.go.id sebagai perangkat deteksi dini karhutla. Sumber data dan informasi hotspot yang di gunakan di Indonesia disepakati oleh KLHK, BMKG dan LAPAN berasal dari satu sumber yaitu LAPAN. Selain KLHK, BMKG juga menampilkan informasi hotspot, begitu juga LAPAN telah membuat aplikasi system deteksi hotspot yang dapat di install dalam perangkat smartphone berbasis android (Direktorat PKHL, Ditjen. PPI KLHK 2016).

Data Pemantauan Hotspot di Maluku dan Maluku Utara

Hotspot merupakan daerah yang memiliki suhu permukaan relative lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya berdasarkan ambang batas suhu tertentu yang terpantau oleh satelit penginderaan jauh. Hotspot sering digunakan sebagai indikator awal terjadinya kebakaran hutan atau lahan di suatu wilayah. Trend hotspot tahun 2023 mencapai puncaknya pada bulan oktober baik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagaimana terlampir pada table dan grafik berikut (sumber Laporan Tahunan Seksi Wilayah I tahun 2023, Data Direktorat PKHL Ditjen. PPI KLHK tahun 2023).

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Hotspot di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2023

Data sebaran dan trend hotspot tertinggi sampai terendah di provinsi Maluku tahun 2023 terjadi di bulan Oktober, pada kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan jumlah hotspot sebanyak 1223 titik, kemudian kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) 654 titik, kabupaten Buru 398 titik, kabupaten Maluku Tenggara (Malra) 129 titik, kabupaten Kepulauan Aru 122 titik, kabupaten Buru Selatan 81 titik, kota Tual 52 titik, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 43 titik, kabupaten Maluku Tengah 42 titik, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) 27 titik, dan kota Ambon 2 titik. Sedangkan pada provinsi Maluku utara data sebaran dan trend hotspot tertinggi sampai terendah tahun 2023 terjadi di bulan Oktober juga, pada kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah hotspot sebanyak 144 titik, kemudian kabupaten Halmahera Tengah 134 titik, kabupaten Halmahera Utara 44 titik, kabupaten Halmahera Timur 29 titik, kabupaten Pulau Morotai 27 titik, kabupaten Halmahera Barat 17 titik, kabupaten Pulau Taliabu 13 titik, kota Ternate 8 titik, kabupaten Kepulauan Sula 5 titik, kabupaten Tidore Kepulauan 0 titik.

Peringatan Dini Karhutla
Sarana peringatan dini karhutla terdiri atas peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya, peta kerja, database sumberdaya pengendalian kebakaran, perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya, kebakaran, rambu-rambu larangan membakar, papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK), bendera PBK, alat bantu PBK Desa, dan peralatan pengukur cuaca portable atau menetap, dan system yang dapat mendukung untuk penyebar-luasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Permen LHK No.32/2016, Pasal 52 ayat 6). Beberapa sarana peringatan dini yang telah ada antara lain ; 1) Peta rawan kebakaran hutan dan lahan., 2) Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK).

Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Maluku dan Maluku Utara Tahun 2024

Peta rawan karhutla yang di terbitkan Direktorat IPSDH Ditjen. PKTL bekerja sama dengan Direktorat PKHL Ditjen. PPI tahun 2023 adalah merupakan peta analisa kondisi karhutla yang rawan di tahun 2024, berdasarkan hasil analisa maka pada tahun 2024 di Maluku dan Maluku Utara, terdapat lokasi-lokasi rawan karhutla antara lain :

Tabel 2. Luas Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Maluku dan Maluku Utara Tahun 2024.

Sumber : Peta Rawan Karhutla, Direktorat IPSDH Ditjen PKTL KLHK Tahun 2023

Dari data table 2 diatas maka daerah rawan karhutla untuk provinsi Maluku tahun 2024 secara berurutan adalah Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, SBB, MBD, SBT, KKT, kota Ambon, KKA, Maluku Tenggara dan Kota Tual. Sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara daerah rawan karhutla secara berurutan di tempati oleh; Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Kota Ternate dan Pulau Morotai.

Sumber data : Direktorat PKHL Ditjen. PPI KLHK tahun 2023

Dari table 3 dan 4 di atas menunjukan luas wilayah karhutla terbesar untuk provinsi Maluku pada tahun 2023 adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan luasan sebesar: 11.502,62 ha, berikut kabupaten Buru dengan luasan : 10.229,44 ha, Kabupaten Kepualauan Aru (KKA) : 9.396,42 ha, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) : 5.778,80 ha, Kabupaten Buru Selatan : 2.801,83 ha, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) : 2.312,22 ha, kabupaten Maluku Tenggara : 1.896,68 ha, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) : 750,62 ha dan Kota Tual : 331.68 ha, sehingga secara komprehensih total luasan karhutla di Provinsi Maluku sebesar : 45.999,38 ha atau menempati posisi urutan 9 besar luas karhutla seluruh Indonesia tahun 2023.
Untuk Provinsi Maluku Utara luas karhutla di tahun 2023 yang tertinggi terdapat pada kabupaten Halmahera Timur dengan luas sebesar : 238,6 ha, berikutnya kabupaten Halmahera Selatan : 106,4 ha, kabupaten Halmahera Utara : 102,4 ha, kabupaten Pulau Morotai : 48,23 ha, kabupaten Halmahera Barat : 43,81 ha, kabupaten Halmahera Tengah : 2,74 ha, total luas karhutla untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 542,2 ha dan menempati urutan 32 di seluruh wilayah Indonesia.

Modalitas Karhutla di Maluku dan Maluku Utara

Pada perspektif yang lain, Maluku maupun Maluku Utara walaupun masih minim dan terbatas sarana dan prasara pengendalian karhutla namun memiliki beberapa modalitas dalam pengendalian karhutla tersebut, antara lain sebagai berikut: a). Kelembagaan; Provinsi Maluku Memiliki Dinas Kehutanan Provinsi, Seksi Wilayah I BPPI MAP dan 11 UPTD KPH, sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki Dinas Kehutanan Provinsi, Seksi Wilayah I BPPI MAPA dan 10 UPTD KPH. b). Regulasi; Provinsi Maluku telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. c). SDM; Provinsi Maluku Memiliki 12 Satgas Karhutla dan 20 Kelompok MPA, sedangkan Provinsi Maluku Utara Memiliki 1 kelompok Brigdalkarhutla dan 3 kelompok MPA. d). Sarana dan Prasarana; Provinsi Maluku memiliki kendaraan operasional, peralatan mekanik, peralatan semi mekanik, Alat Pelengkap Diri (APK) serta Jet Shooter. sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki jet shooter dan peralatan tangan seperti kepyok dan penggaruk. e). Mitra; Provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki Instansi/ Stakeholder terkait (Dishut, KPH, TNI dan POLRI, BMKG, BPBD, DAMKAR dll), Swasta (PBPH dan APHI), Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dll), serta Media dan Jurnalistik Lokal (Media Cetak, Elektroknik, Media online Lokal, dll).

Kondisi rill di lapangan berdasarkan hasil kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan semua UPTD KPH yang ada di Maluku dan Maluku Utara yang di gagas oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV Ambon pada medio April 2024 lalu, modalitas fundamental dari kegiatan pengendalian karhutla di ke dua provinsi ini adalah kebutuhan sarana dan prasarana penunjang juga peningkatan kapasitas pelatihan teknik dasar dalam penanggulangan karhutla.

IV. Saran Tindak Lanjut
Dari beberapa data, fakta, konsepsi dan uraian di atas menunjukan dan memberikan gambaran realistis bahwa ENSO adalah merupakan salah satu factor yang sangat berpengaruh nyata terhadap naiknya hotspot dan luas karhutla yang terjadi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada tahun 2023 yang lalu. Berdasarakan data luas karhutla dari Direktorat PKHL Ditjen PPI tahun 2023, provinsi Maluku menempati urutan 9 dari 38 provinsi dengan luasan sebesar 45.999,39 Ha, sedangkan provinsi Maluku Utara menempati urutan 32 dengan luasan sebesar 542,18 Ha.

Karhutla merupakan tugas kolektif multi stakeholder, multi dimensi social dan lintas sektoral sesuai dengan aturan dan fakta, oleh sebab itu sangat penting dibangun kesadaran bersama (Collective Awareness) dalam rangka pelaksanaan aksi bersama (Collective Action) (Wiratno, 2020) yaitu; Pencegahan Karhutla, Penanggulangan Karhutla dan Penanganan Pasca Karhutla. Perlu di lakukannya kegiatan kongkrit antara lain; Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Pembentukan SATGAS Gabungan Penanggulangan Karhutla Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan penetapan SK. Gubernur masing-masing provinsi, dan perlu adanya pelaksanaan kegiatan apel Siaga dalam rangka membangun spirit, kekompakan dan mengkalkulasi modalitas Karhutla yang tersedia di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Dengan mencermati adanya disparitas data luas karhutla yang terjadi selama tahun 2023, maka perlu di bangun komunikasi asertif dalam rangka singkronisasi dan nomalisasi data tersebut, dengan berbasis scienctific dan realitas di lapangan.

Keterbatasan dan minimnya sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan penanggulangan karhutla di ke dua provinsi seribu pulau ini dapat di siasati dengan dua solusi alternative pula; 1). Dana DBH DR (PP No. 35 tahun 2002) yang selama ini telah di laksanakan., 2) S.7/Menlhk/Setjen/set.4.1/B/1/2024 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 dan SK Menlhk No. 1398/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD+) For Results Period 2014-1016 Green Climate Fund (GCF) Output 2. Untuk point 2 masih dalam proses tetapi sangat terbuka kemungkinan untuk kebutuhan sarpras penanggulangan karhutla pada 21 UPTD KPH yang terseber di provinsi Maluku dan Maluku Utara dapat di manfaatkan.

Dalam rangka memobilisasi, mengkonstruksi jejaring mitra dan networking semua stakeholder terkait, maka perlu di pedomani sikap 3M (Wahjudi Wardojo dalam Wiratno, 2020), Mutual Respect, Mutual Trust dan pada akhirnya dapat mencapai sinergi bersama (Mutual Benefit) dalam penanggulangan Karhutla di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

SALAM LESTARI ….!!!

Daftar Rujukan

1. Laporan Tahunan Seksi Wilayah I Tahun 2023. Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Maluku dan Papua.

2. Nurrochmat D.R. dan Hasan M.F. 2012. Ekonomi Politik Kehutanan. Mengurai Mitos Dan Fakta Pengelolaan Hutan tahun 2012. INDEF

3. Data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Ditjen. PPI KLHK. 2023

4. Purbowaseso B. 2004. Pengendalian Kebakaran Hutan. Suatu Pengantar. Rineka Cipta

5. Wiratno 2020. Wisata Intelektual. Catatan Perjalanan 2005-2020. Mirra Buana Media
6. KLHK. Ditjen. PPI. Direktorat PKHL 2016. Buku Kumpulan Peraturan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
7. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. cnnindonesia.com, 2 Januari 2024, di kutip dari situsnya mengungkapkan sepanjang tahun 2024, gangguan iklim dari samudra Pasifik yaitu ENSO di prakirakan akan berada pada fase El Nino lemah-Moderat di awal tahun 2024, kemudian selanjutnya hingga akhir tahun 2024 di prediksikan berada pada fase Netral. (*

 

 

Pos terkait