Malukuexpress.com, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun Mayor Jenderal TNI (Purn) NPV. 21.182.005 di Jakarta, Rabu 2 Februari 2022 dalam amanatnya kepada Ketua DPD LVRI Se Indonesia terhadap Pleno Diperluas mengatakan bahwa, Saudara-Saudara Akhir-akhir ini terutama di medsos banyak sekali beredar isu-isu yang membingungkan bahkan meresahkan dimana isu-isu tersebut dapat memecah persatuan. Isu ini tidak mustahil mempengaruhi para purnawirawan dan warga Veteran yang semua ini amat merugikan. Berbagai isu yang mereka lontarkan tak lain tujuannya adalah agar Jokowi mundur, antara lain, Jokowi gagal membangun negeri, Jokowi membuat negeri tergadai akibat hutang yang luarbiasa besar, Jokowi gagal mengatasi covid, Jokowi antek asing, Jokowi PKI, Jokowi mempolitisasi ulama dan sebagainya.
Lanjutnya, Saudara-Saudara, Betulkah isu-isu tersebut ?, Begitu jeleknya kah Jokowi ?, Bukankah Jokowi telah berbuat banyak untuk negeri ?, Berbagai prestasi Jokowi dapat dilihat : Infrastruktur: jalan, bendungan, Pelabuhan laut dan udara, membuat perekonomian Nasional tumbuh pesat, Tax Holiday : menarik uang para konglomerat hitam yang berada di luar negeri, Membangun daerah tertinggal dan perbatasan, Membubarkan Petral yang merampok uang rakyat lebih dari 1 Milyar per hari, Mengambilalih / tidak memperpanjang kontrak perusahaan besar seperti Freeport –Exxon – Chevron yang sudah lebih dari 50 tahun menguras kekayaan alam Indonesia, Membuat harga BBM di Papua samadengan di Jakarta. Suatu terobosan yang luarbiasa yang beertahun-tahun memberatkan masyarakat Papua, Terakhir Perjanjian / Kesepakatan : Flight Information Region (FIR) pertahanan dan ekstradisi dengan Singapura. Suatu yang patut dihargai walau masih perlu dicermati. Khusus untuk ekstradisi yang puluhan tahun diperjuangkan baru berhasil di masa Pemerintahan Jokowi.
Kemudian, Dunia luar menghargai dan menghormati Jokowi. Mereka memuji Jokowi berhasil memimpin dan membangun Indonesia,suatu negeri yang amat sulit menurut mereka. Jokowi berhasil mengatasi Covid-19 dimana Indonesia termasuk 6 negara yang berhasil mengatasi Covid -19, dan Kini Jokowi dipercaya/terpilih sebagai Ketua G-20 suatu Kebanggaan bagi Bangsa Indonesia.
“Pembangunan yang dilakukan Jokowi bukanhanya meningkatkanekonomi Nasional sajatetapilebihdariitu adalahpembangunan yang berkeadilan. Dari gambaran ini jelas prestasi Jokowi jauh melebihi prestasi para Presiden sebelumnya.
Jokowi pribadi yang mengesankan; sederhana, santun, jujur, pekerjakeras, berani dan tegas. Semua fitnah, cacimaki – hujatan, sumpah serapah dijawab dengan diam dan sabar,”jelasnya.
Ditambahkannya, Saudara-Saudara, Menjadi pertanyaan, siapakah mereka dan mengapa mereka begitu menginginkan kejatuhan Jokowi dengan melempar berbagai isu ?
- Kelompok Radikal Islam Adalah mereka yang menginginkan NKRI berdasarkan Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas islam selalu menjadi alasan mengapa Indonesia harus berdasarkan Islam. Pikiran-pikiran seperti ini tidak mustahil mendapat simpati oleh para purnawirawan dan Veteran.
- Gerakan mereka amat massif, keras – memaksa dan mengundang SARA merasuk jauh kedalam masyarakat, terutama dalam dunia Pendidikan mulai dari Perguruan Tinggi hingga Sekolah Dasar. Kita khawatir anak didik kita akan menjadi orang-orang yang radikal – pemecah persatuan. Demi mewujudkan cita-cita/tujuannya kekuasaan harus direbut, untuk itu Jokowi harus diturunkan.
- Kelompok Pengusaha Hitam Dalam Negeri Adalah mereka yang selama ini menikmati keamburadulan ekonomi Nasional. Dengan kebijaksanaan Pemerintah yang semakin tertib seperti pembubaran Petral dan pembentukan UU OMBUSMAN dan sebagainya, membuat “periuk nasi” mereka terusik. Dapat dipahami betapa mereka berupaya menjatuhkan Jokowi.
- Kekuatan Asing, Kebijaksanaan Pemerintah antara lain mengambi lalih atau tidak memperpanjang kontrak terhadap perusahaan Asing, membuat hilangnya keuntungan yang sudah mereka nikmati lebih dari 50 tahun. Hal ini tidak mustahil membuat mereka kecewa dan berupaya menjatuhkan Jokowi.
- Kelompok Orang Kecewa, Adalah mereka-mereka yang dulu ikut dalam pemerintahan. Kini berbagai kebijaksanaan pemerintah mereka caci dan mereka tentang akibat tidak lagi diajak serta dalam pemerintahan. Biasanya orang kecewa; emosional, tidak obyektif, dan merasa dirinya paling pintar dan benar sendiri.
- Tambahnya, Saudara-Saudara, Isu-isu yang dapat memecah persatuan ini akan terus bergulir hingga menjelang 2024, bahkan akan lebih riuh dan panas.
Ada 2 hal yang dapat dijadikan pegangan :
- Amanah Pendiri Bangsa Bahwa Negeri yang kita bangun ini adalah atas dasar paham Pancasila, bukan liberalisme, bukan komunisme, dan bukan pula paham agama. Bahwa Negeri ini didirikan oleh seluruh Rakyat Indonesia bukan oleh sebagian rakyat Indonesia. Bahwa Negeri ini milik bersama milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik sebagian rakyat Indonesia.
- Sikap LVRI, Veteran adalah : Pejuang, Pengawal setia NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, Pemerintah Jokowi adalah Pemerintah yang “Sah Konstitusional ”hasil Pemilu yang LUBER. Jokowi terpilih sebagai Presiden secara demokratis.
Oleh karena itu LVRI wajib mengawal Pemerintah yang sah-konstitusional. Artinya: menjaga Pemerintah tetap berada di dalam koridor konstitusi, koridor perjuangan dan koridor kesepakatan. Veteran bukan Yes-Men.
Terhadap kebijaksanaan yang bagus kita dukung, dan terhadap kebijaksanaan yang kurang baik kita ingatkan, kita koreksi, bukan kita hancurkan. Sekali lagi kita adalah Pengawal. “Kita bukan Oposan”.
Saudara-saudara mengakhiri sambutan ini saya ingin mengingatkan agar Veteran tidak mudah terpancing akan isu-isu yang menyesatkan. Pegang teguh amanah para pendiri bangsa dan sikap Veteran Sekian, terimakasih. Selamat Bertugas, Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. MERDEKA…,”tutupnya.
Menyikapi Amanat Pleno Diperluas, Ketua DPD LVRI Provinsi Maluku Brigjen TNI Purn Karel Albert Ralahalu dalam rilisnya via Whatsapp. Jumat (4/1) mengatakan bahwa, Seluruh Komponen LVRI Provinsi Maluku Mendukung sepenuhnya simpulan plen diperluas terhadap menyikapi segala yang menganggu stabilitas Nasional dan sangat anti radikalisme yang bertumbuh di Indonesia.
Untuk itulah, bagian pentingnya, LVRI wajib mengawal Pemerintah yang sah-konstitusional. Artinya menjaga Pemerintah tetap berada di dalam koridor konstitusi, koridor perjuangan dan koridor kesepakatan. (**)
