MALUKUEXPRESS.COM, DPRD Kota Ambon mulai pasang alarm keras terhadap dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (26/5/2026), Wakil Ketua Komisi I DPRD sekaligus perwakilan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Muhammad Fadli Toisutta, menegaskan bahwa dewan tidak akan tinggal diam jika rekomendasi strategis hanya menjadi dokumen formalitas tahunan.
DPRD CURIGA ADA CELAH KEBOCORAN PAD
Fadli secara terang-terangan menyoroti belum maksimalnya target PAD Kota Ambon yang diduga masih bocor di sejumlah sektor.
Menurutnya, Pemkot Ambon harus segera melakukan evaluasi total dan menerapkan sistem baru agar kebocoran anggaran tidak terus berulang.
“Kalau ada kebocoran atau kendala di lapangan, harus segera dibenahi. Tahun 2026 jangan sampai masalah yang sama muncul lagi,” tegas Fadli.
Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena PAD merupakan salah satu tulang punggung pembangunan Kota Ambon.
MBG JANGAN SAMPAI JADI BOM WAKTU
Tak hanya soal PAD, DPRD juga memberi warning serius terkait pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fadli mengingatkan bahwa distribusi MBG harus benar-benar diawasi agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
“Jangan sampai hambatan teknis di lapangan justru berdampak buruk kepada masyarakat,” katanya.
Peringatan ini muncul di tengah tingginya perhatian publik terhadap pelaksanaan program MBG yang menyasar masyarakat luas.
HIV/AIDS MASUK STATUS DARURAT?
Dalam rekomendasi LKPJ, DPRD juga menyoroti meningkatnya kekhawatiran terhadap penyebaran HIV/AIDS di Kota Ambon.
Dinas Kesehatan diminta segera mengambil langkah khusus dan penanganan serius untuk menekan angka penularan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
EFISIENSI ANGGARAN JANGAN “MAKAN” RAKYAT
Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang ditekan efisiensi, Fadli menegaskan bahwa Pemkot Ambon tidak boleh salah menentukan prioritas.
Menurutnya, program-program yang menyangkut pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat wajib tetap menjadi prioritas utama.
“Efisiensi jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat,” sentilnya.
DPRD PASTIKAN PENGAWASAN MAKIN KETAT
Fadli memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan dikawal ketat oleh masing-masing komisi agar tidak berhenti sebatas catatan sidang.
“Fungsi pengawasan dewan jalan terus. Kita ingin rekomendasi ini benar-benar jadi arah perbaikan Kota Ambon,” pungkasnya.
Kini publik menanti, apakah Pemkot Ambon benar-benar mampu menutup celah kebocoran PAD dan mengawal program MBG dengan baik, atau justru kembali menjadi catatan lama yang terus berulang?. (CM)
