Malukuexpress.com, DPRD Provinsi Maluku kembali melakukan pengawasan tahap ke II sejak kemarin di dua Kabupaten yaitu kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Saderkut mengatakan kemarin kami Komisi I DPRD Provinsi Maluku telah melakukan pertemuan bersama sejumlah OPD pejabat Bupati Kabupaten Buru disertai Ketua KPU dan Ketua Bawaslu sekaligus kita mempercakapkan terkait dengan kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di komisi 1 berkaitan dengan penyiapan alokasi anggaran baik di APBD perubahan 2023 maupun di APBD Murni 2024 khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada karena pemilahan legislatif telah dibiayai atau dianggarkan di pusat.
Pemerintah Kabupaten Buru Pejabat bupati Buru telah memberikan hibah untuk KPU dan Bawaslu untuk pemilu 2024 di bulan februari anggaran non tahapan seperti yang di KPU dan Bawaslu serta KPU Provinsi nantinya sesuai mekanisme di konsultasikan ke KPU RI juga.
Yang penting kita bersyukur bahwa semua upaya antisipasi telah dilakukan bersama oleh DPRD Provinsi dalam hal ini Komisi I telah dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten.
KPU Provinsi telaa melakukan hitungan dan simulasi yang sekarang sementara dikerjakan dan bagaimana untuk mengupayakan seluruh Kabupaten Kota gabung dalam satu rapat bersama untuk mau mendistribusikan soal kewenangan penganggaran ini.
misalnya Pemerintah Provinsi mendapatkan tanggungan berapa pemerintah kabupaten dan Kota berapa tanggunganya.
Tentu sesuai dengan proporsi luas wilayah jumlah penduduk dan sebagainya soal siapa yang melakukan pembagian besarannya ke Kabupaten ada di KPU provinsi dan KPU Kabupaten Kota.
Pemerintah diwajibkan untuk hadir untuk mengetahui secara langsung supaya dalam penetapan anggaran di masing-masing kabupaten kota dan provinsi semua sudah tahu kewajiban masing-masing, “Tutup Sairdekut. (*
