Malukuexpress.com, Hari ini Komisi I DPRD Maluku melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Pj. Sekda Maluku, Kapolda Maluku, dan Pangdam XVI/Pattimura yang diwakili Kasdam yang mana membicarakan permasalah konflik Kariuw – Pelauw.
Menurut Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut bahwa tadi kita membicarakan permasalahan tentang keamanan, anggaran pembangunan rumah masyarakat yang terbakar kembali dan juga bagaimana Masyarakat Kariuw bisa kembali ke Negerinya.
Maka itu sudah terjawab oleh masing – masing pihak baik itu pihak Keamanan maupun pembangunan tempat tinggalnya,”tandas Sairdekut kepada sejumlah Media, usia rapat di depan ruangan paripurna DPRD Maluku, (3/2/2022).
Maka itu, kita akan kembali melakukan rapat lanjutan dan dalam rapat lanjutan ini kita akan mengundang Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah dan DPRD Maluku Tengah untuk mengkongkritkan yang hari ini telah kita bicarakan.
Disisi itu, bagaimana kita bicarakan dan bagaimana kita, merumuskan untuk saudara – saudara kita baik itu di Kariuw maupun Pelauw, misalnya masyarakat Kariuw yang ada di Aboru bisa kembali ke Kariuw.
Bagaimana masyarakat Pelauw bisa terima masyarakat Kariuw kembali ke negeri itu disebutkan nanti kita bicarakan dalam rapat lanjutan dengan Gubernur Maluku, Bupati, bersama Kapolda Maluku maupun Pangdam XVI/Pattimura untuk kita bisa selesaikan persoalan -persoalan sehingga tidak lama juga masyarakat Kairuw di negeri Aboru.
Kalau persoalan anggaran tadi kita sudah bicarakan dan selesai rapat ini tim badan anggaran DPRD Provinsi maluku akan mengundang tim anggaran Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera bicarakan soal rekonstruksi, maka tidak saling menunggu satu sama lain dan melemparkan tanggung jawab menjadi kewenangan sendiri.
Saya tidak mau menjadi alasan ini tanggung jawab Pemerintah Maluku Tengah atau Pemerintah Provinsi Maluku, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan rasa nyaman kepada rakyat kita.
Proses hukum juga tetap berjalan kepada pelaku – pelaku dan karna negara tidak boleh kalah kepada siapan pun, negara harus berada di atas segalanya dan maka itu negara harus bekerja secara profesional, objektif dan rasional tetap harus dilakukan,”tutupnya. (*)
