Malukuexpress.com, Dalam rapat DPRD Maluku, DPRD meminta pihak aparat keamanan, baik itu Kepolisian Daerah Maluku dan Kodam XVI/Pattimura dapat bersinergi menyelesaikan secara tuntas kasus Kariuw – Pelauw, agar tidak kejadian terjadi kembali lagi.
Hal ini disampaikan pada rapat bersama Komisi I DPRD Maluku dengan Kapolda Maluku dan Pangdam XVI/Pattimura di ruang paripurna karang pajang Ambon ( 3/2/2022 ).
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut tersebut membahas seputar penanganan masalah Kariuw yang belum juga bisa diselesaikan.
Pada kesempatan itu Anggota komisi I Fraksi PDIP, Benhur Watubun meminta kepada pihak Kapolda dan Pangdam agar sebelum Bulan April 2022 masalah konflik Kariuw segera dituntaskan, supaya tidak menimbulkan gejolak yang luas ditengah tengah masyarakat.
Kita mau secepatnya masalah ini dituntaskan, sebab bila tidak ditangani secara serius akan berdampak buruk terhadap kedamaian di bumi Maluku raja – raja ini.
Disisi itu juga Roy Patiasina yang mana Anggota Komisi I DPRD meminta supaya dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku segera menguncurkan anggaran secepatnya membangun rumah masyarakat yang terbakar.
Kita jangan tunggu dana APBN dan kalau kita menunggu dana APBN proses itu lama dan prosesnya berbelit – belit untuk membangun dalam arti mereka bisa terus menerus mengungsi di desa tetangga. Tetapi bagaimana kita mengambil cara membangun kembali rumah yang sudah terbakar.
Saya meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten Maluku Tengah secepatnya melihat penderitaan masyarakat Kariuw ini.
Pada kesempatan yang sama anggota komisi I lainnya, Edison Sarimanela mengaskan, masalah Kariuw – Pelauw sudah berlangsung sejak lama, namun lamban direspon oleh Pemerintah kabupaten Maluku Tengah.
Saya sangat menyesalkan lambannya Pemerintah Maluku Tengah merespon persoalan yang berlangsung lama ini.
Jadi menurut saya apa yang menjadi akar permasalahan harus dicari solusi dan duduk bersama – sama Seluruh pemangku kepentingan di daerah ini untuk mencari jalan keluar dan masyarakat ini bisa aman dan damai dan kembali ke daerah yang mereka inginkan. (*)
