Ambon, MX. Com. DPRD Maluku merasa kurang puas dengan hasil refokusing alokasi dana jaring pengaman sosial penanganan Covid-19 di Maluku untuk padat karya tunai yang hanya mengalokasikan anggaran sebesar 23 Milyard.
Hal tersebut disampaikan Ketua Sub Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Maluku Asis Sangkala usai rapat kerja dengan OPD Bappeda Provinsi Maluku, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman dan dinas PUPR. Rabu 24/6/2020.
Hal tersebut, sudah menjadi keputusan oleh gugus tugas Provinsi maka kami DPRD hanya bisa mengawasi dan memastikan apakah program tersebut sampai di tangan masyarakat yang terdampak Covid-19 nantinya.
Menurut sangkala dengan adanya dana tersebut supaya banyak masyarakat nantinya dapar terberdayakan dan bisa bekerja dengan anggaran tersebut.
Sangkala berharap dengan anggaran menurut DPRD yang terlalu kecil ini apakah bisa nantinya mengairahkan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19 saat ini, jadi kami kembalikan kepada OPD yang mengaturnya untuk melihat kembali anggaran yang dianggarkan tadi,”Tutup Sangkala. (**)