Oleh: Andre Vincent Wenas. Anies lempar handuk, menyerah dalam soal penanganan Covid-19 di Jakarta. Ini lantaran Anies minta pemerintah pusat ambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.
Sontak Ali Lubis, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Timur Partai Gerindra, meminta Anies mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dianggapnya Anies sudah menyerah menghadapi COVID-19, tidak mampu lagi.
Kemudian, lagi-lagi soal Formula-E.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dari fraksi PDIP mengungkapkan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan untuk ajang Formula-E mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun.
Rinciannya, commitment fee Rp 560 miliar, penyertaan modal daerah (PMD) tahun 2020 ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 305 miliar, dimana didalamnya ada unsur: perubahan lapangan Monas Rp 143 miliar, biaya studi kelayakan Rp 5 miliar, sosialisasi Rp 600 juta, dan layanan umum Rp 10 miliar.
Selain itu masih ada biaya lain berupa bank garansi sebesar Rp 430 miliar serta beberapa anggaran Formula-E lain yang terdapat di beberapa SKPD dan biaya negosiasi awal ke New York. Wuidiihh…
“Beberapa anggaran Formula E juga terdapat di beberapa SKPD lain seperti Dispora, Dishub (rencana pembelian sepeda), dan Disparbud dengan jumlah yang berarti,” ungkap politisi PDIP itu.
Lalu event-nya sendiri toh akhirnya ditunda, entah sampai kapan.
Manajer Komunikasi Jakpro Melisa Sjach bilang bahwa penundaan ini sesuai dengan arahan Anies, dengan alasan memprioritaskan keselamatan semasa pandemi Covid-19. Oke deh…
Dan Melisa pun sampai perlu menegaskan bahwa commitment fee yang sebesar Rp 560 miliar tidak akan hilang. Katanya Jakpro bersama Pemprov DKI beserta Dinas Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan FEO bakal terus memantau situasi, untuk melihat kemungkinan penjadwalan ulang Formula E.
Pernyataan ini masih sumir, kapan dikembalikan uang rakyat itu? Khan bisa dipakai untuk keperluan lain yang jauh lebih mendesak? Khan berbunga terus? Siapa yang mengantongi bunga itu? Dst…
Sampai akhirnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, dari fraksi PAN, juga ikut mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar melakukan klarifikasi mengenai anggaran yang telah dihabiskan untuk ajang Formula-E.
Menurutnya Pemprov DKI Jakarta tidak bisa cuma mengumumkan penundaan penyelenggaraan acara dan hanya memberikan informasi bahwa dana commitment fee sebesar Rp 560 miliar tersebut tidak hangus.
Berapa sih totalnya? Dan berapa juga yang sudah hangus? Kenapa hangusnya?
Menurut Zita, Pemprov DKI mestinya memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Sebab, banyak pihak yang mempertanyakan status dan jumlah anggaran yang telah dihabiskan.
Saran Zita, “Saya pikir lebih bijak kalau Gubernur yang langsung klarifikasi saja. Jawab pertanyaan publik dengan data dan fakta. Jangan sampai rakyat hanya menerka-nerka, akhirnya timbul hoaks.”
Nah, akhirnya politisi PDIP, Gerindra dan PAN berani juga angkat bicara mengritisi Anies!
Ternyata yang berani mengritisi Gubernur Anies Baswedan bukan cuma fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) di DPRD DKI Jakarta.
Hanya saja kita sangat berharap, kritik dari ketiga parpol selain PSI ini bisa terus konsisten dan sifatnya orisinal, bukan cuma demi pencitraan.
Artinya, kita juga menunggu, lantaran begitu parahnya kinerja administrasi pemerintahan Anies Baswedan, mereka (ketiga parpol itu via fraksi mereka di DPRD DKI Jakarta) mau dan siap juga bersama fraksi PSI (yang sudah lebih dulu siap) untuk menginterpelasi Gubernur Anies Baswedan.
PDIP, Gerindra dan PAN diharapkan juga siap dan mau untuk konsisten bersama PSI menuntut Gubernur Anies Baswedan agar transparan dalam pengelolaan anggaran (APBD)nya. Mengunggah secara detail sampai satuan ketiga rincian anggarannya ke laman (website) resmi Pemprov.
Semoga gestur politik ketiga anggota parpol (PDIP, Gerindra dan PAN) juga merupakan komitmen partainya. Dan gestur itu betul-betul berangkat dari niatan yang kuat untuk memperbaiki sistem politik di ibu kota.
Gestur politik yang orisinal, bukan sekedar berselancar untuk mencari simpati murahan. Apalagi setelah melihat bahwa citra Anies melorot terus dan semakin terpuruk lantaran rentetan ulah bodohnya sendiri.
Mudah-mudahan, mereka bersama PSI (yang sudah lebih dulu siap) berani sampai mengajukan hak interpelasi. Pastilah bakal kita dukung terus!
Andre Vincent Wenas, Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB).
