MALUKUEXPRESS.COM
MALTENG — Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menegaskan komitmennya untuk tidak menjadikan politik sekadar urusan Pemilu lima tahunan. Melalui kolaborasi pendidikan politik dan agenda penyerapan aspirasi masyarakat, Demokrat Malteng ingin memastikan suara rakyat tetap menjadi dasar perjuangan partai sepanjang tahun.
Ketua DPC Partai Demokrat Maluku Tengah, Halimun Saulatu, menegaskan bahwa keberadaan partai di tengah masyarakat harus dibuktikan melalui komunikasi, konsolidasi, serta kerja nyata para kader, termasuk kader yang duduk di lembaga legislatif.
“Katong cuma ingin menceritakan kepada masyarakat bahwa Demokrat itu tidak hanya hadir lima tahun sekali. Hanya Pemilu baru Demokrat hadir, tapi Demokrat itu hadir tiap tahun,” tegas Halimun saat memberikan keterangan Senin (14/9/2026).
Menurut Halimun, salah satu bentuk nyata kehadiran tersebut adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kebutuhan, serta harapan mereka secara langsung.
Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi kader Demokrat yang berada di DPRD untuk diperjuangkan melalui jalur politik dan kelembagaan.
“Memang semua yang menjadi keluhan tidak bisa dieksekusi secara singkat. Tapi paling tidak teman-teman di DPRD tahu apa sebenarnya yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat yang ada di Maluku Tengah,” ujarnya.
HALIMUN: KADER DI DPRD HARUS BERJUANG MAKSIMAL
Halimun menekankan, kegiatan serap aspirasi bukan sekadar agenda seremonial. Aspirasi masyarakat harus memiliki tindak lanjut melalui kerja-kerja politik para anggota DPRD.
Karena itu, Demokrat menghadirkan pemateri dari berbagai sektor strategis, termasuk kesehatan dan pendidikan, sekaligus melibatkan jajaran Fraksi Demokrat.
“Kawan-kawan di DPRD akan berjuang maksimal untuk apa yang menjadi harapan dan solusi dari masyarakat. Makanya pemateri yang kita undang ada dari kesehatan, ada dari pendidikan, lalu kemudian teman-teman fraksi supaya bisa menjadi satu kesatuan,” jelasnya.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah tuntutan masyarakat agar partai politik tidak hanya aktif ketika membutuhkan dukungan suara, tetapi juga hadir ketika masyarakat membutuhkan solusi.
PENDIDIKAN POLITIK JADI MESIN KONSOLIDASI DEMOKRAT
Di sisi lain, pendidikan politik diarahkan untuk memperkuat mesin internal partai.
Seluruh pengurus kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah dilibatkan dalam agenda evaluasi dan konsolidasi organisasi. Halimun menyebut evaluasi rutin penting dilakukan untuk mengukur perkembangan organisasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu dibenahi.
“Katong sengaja mengundang seluruh pengurus kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah untuk evaluasi dan konsolidasi secara internal. Itu katong lakukan tiap tahun, tidak hanya lima tahun,” katanya.
Menurutnya, konsolidasi berkelanjutan merupakan modal penting bagi Demokrat dalam menghadapi perubahan dan dinamika politik ke depan.
“LANGIT BIRU” DISIAPKAN MENJANGKAU KECAMATAN
Halimun juga mengungkapkan bahwa program Langit Biru tahun ini masih dipusatkan di wilayah ibu kota Kabupaten Maluku Tengah.
Namun, Demokrat membuka peluang memperluas program tersebut ke kecamatan-kecamatan pada tahun depan.
Salah satu program yang berpotensi diperluas adalah lomba pidato bagi generasi muda.
Halimun menilai, banyak anak muda berbakat di kecamatan yang belum mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka.
“Karena ada banyak sumber daya manusia kita yang ada di kecamatan-kecamatan, tapi karena tidak ada wahana, tidak ada medianya, jadi mereka tidak terlalu muncul,” ungkapnya.
Pengalaman pelaksanaan lomba pidato, kata Halimun, justru memperlihatkan bahwa Maluku Tengah memiliki banyak generasi muda dengan potensi yang menjanjikan.
“Lomba pidato ini ternyata anak-anak SMA kita bagus. Yang kita tekankan dari kegiatan itu bagaimana kita bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Maluku Tengah,” tuturnya.
PEMILU 2029 DAN 2031, DEMOKRAT MASIH MENUNGGU REGULASI
Sementara itu, menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029 dan 2031, Demokrat Malteng masih menunggu regulasi teknis sebagai dasar persiapan lebih lanjut.
Halimun mengakui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan arah mengenai pemisahan pemilihan nasional dan pemilihan daerah. Namun, regulasi teknis pelaksanaannya masih dinantikan.
“Katong menunggu regulasi. Walaupun katong tahu betul keputusan MK sudah ada, ada pemisahan pemilihan nasional dan pemilihan daerah, pemilu lokal. Tapi regulasinya belum ikut,” katanya.
Karena itu, Demokrat belum memastikan secara rinci skema pemilihan DPRD maupun kepala daerah ke depan, termasuk kemungkinan format pelaksanaan yang berkaitan dengan 2031.
Meski demikian, Halimun memastikan mesin organisasi Demokrat Malteng tetap bergerak.
Konsolidasi akan terus dilakukan agar partai siap menghadapi berbagai kemungkinan perubahan regulasi maupun dinamika politik nasional dan daerah.
“Paling tidak, Demokrat itu selalu mengkonsolidasikan diri supaya bagaimana mempersiapkan. Tetapi itu tadi poinnya, tidak hanya dalam momen politik lima tahun sekali, tapi Demokrat ingin hadir tiap tahun buat masyarakat,” pungkas Halimun.
Pesan Demokrat Malteng pun jelas: politik bukan hanya soal datang saat suara dibutuhkan, tetapi tentang bagaimana tetap berada di tengah masyarakat ketika suara itu harus diperjuangkan.(CM)
