Ambon, MX. Com. Rapat Kerja Tim Covid-19 DPRD Provinsi Maluku bersama Kadis Kesehatan Promal, Direktur RS Sumber Hidup, Dir Bakti Rahayu, Dir RS Alfatah, Dir RS Hative Kecil (Otoquiek) yang digelar di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku (08/06/20) dengan Agenda membicarakan penanganan Pasien Non Covid 19 dirujukan Rumah Sakit Covid 19.
Sekertaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin menjelaskan bahwa Problem saat ini yang dialami oleh Masyarakat Maluku akibat virus Corona terdiri dari tiga Problem kesehatan, Ekonomi dan juga Problem Psikologi.
“Problem yang dialami Masyarakat akibat virus Corona ini, dia dari Problem kesehatan dia bergerak ke Problem Ekonomi dan sekarang dia masuk ke Problem Psikologi,” jelas Sekertaris Komisi III DPRD Promal.
Ia menuturkan soal apa yang terjadi pada salah satu Masyarakat Silale Kota Ambon sebagai salah satu sampel dimana Masyarakat tertekan secara Psikologi dalam menghadapi situasi Covid-19.
“Kita lihat reaksi Masyarakat Silale pada saat mau dilakukan Rapit Tes itu benar-benar yang epidemik sekarang di Masyarakat kita adalah sikologi mereka, siapa yang berperan sebenarnya membangun image ini, siapa yang berperan sebenarnya membuat masyarakat sangat terterkan dan terganggu psikologinya karena Covid-19 ini,” tegas Rovik pada saat Rapat Kerja Berlangsung.
Rovik berujar bahwa, belum ada orang yang meninggal akibat Covid justru penyakit bawahanlah yang membuat orang meninggal.
Ia juga menjelaskan seharusnya semua stekholder dapat bekerja untuk mengembalikan psikologi publik untuk melawan Virus Corona.
“Padahal belum ada orang yang meninggal gara-gara Covid-19, laporan meninggal itu karena penyakit bawahan, nah kalau kita begini terus bagaimana kita bisa maju, kita seharusnya bisa mengembalikan psikologi publik terhadap virus Corona,” jelasnya pada saat berbicara pada saat Raker bersama.
Dijelaskannya bahwa, Problem terbesar yang dihadapi Rumah Sakit Swasta saat ini adalah income (Pendapatan), bisa dirasakan ketika pasien yang kurang pastinya pendapatan menurun sehingga tugas Pemerintah seharusnya menjaga kestabilan harga bagi RS. Swasta.
Ditambahkannya saat ini, Masyarakat membutuhkan semangat hidup untuk menghadapi Pandemi Covid-19.
“Jadi apapun resikonya, apapun alasannya, kita ada di sebuah jaman atau era dimana kita akan hidup bersama virus corona ini sama dengan kita hidup sama-sama dengan penyakit malaria dan juga TBC, jadi tolong bangkitkan semangat hidup Masyarakat,” Tutur Rovik.
Untuk itu, dirinya menyampaikan bahwa pihak legislator harus bekerja dan tidak boleh dirumah, dengan suara lantang Ia berkata DPRD harus ada dikantor dan berharap psikologi dari publik dapat dibangkitkan.
“DPRD harus kerja buat apa kita dirumah? DPRD harus ke kantor, buat apa? agar psikologi Publik dapat dibangkitkan” pungkasnya.
Ia juga menyinggung soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baginya setengah dari APBD harus dirasionalisasi untuk bisa membelanjakan kelengkapan RS untuk menghadapi Pandemi Covid-19.
Imbuhnya bahwa Pihak DPRD tidak seharusnya bertanya soal problem RS Swasta terkait dengan Penanganan Pasien Covid-19 karena bukan milik Pemerintah
“Kalau hari ini ada keluhan di Rumah Sakit Rujukan atau Swasta yang merupakan pintu awas Planing Covid ini berarti apa yang dilaksanakan selama ini ! Kita tidak perlu bertanya hal ini kepada RS Swasta karena kita tidak punya kewenangan bertanya ke mereka, karena mereka Rumah Sakit Swasta (bukan punya Pemerintah)”.
Tutur Ia bahwa, ada 2 Problem yang menjadi dasar pada pelayanan di RS Swasta pada saat pandemi Covid-19 saat ini yaitu Uang dan juga Barang (Alat Pelindung Diri).
“Masa kita mempersoalkan APD (Alat Pelindung Diri) karena Mahal, kita kasi tidak ke sana? Kasi saja ! Problemnya hanya uang tidak ada atau barang yang tidak ada, sekarang berpikir untuk dapat bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan lain, bagaimana di Surabaya Indsutri dialihkan langsung ke APD itu harus dipikirkan juga di Daerah lalu bantu, “Ungkapnya dengan suara lantang.
Harapannya soal Alat Pelindung Diri (APD) harus dapat di distribusikan kepada semua RS yang ada di Maluku tanpa terkecuali karena baginya ketika Masyarakat dalam kondisi tertentu akibat sakit yang dialaminya pastinya tidak akan memiliah RS untuk datang demi mendapatkan perawatan.
Untuk itu, dapat disikapi tetapi ada langkah monitoring serta evaluasi Pemerintah terkait dengan pemakaian APD.
Ia juga menjelaskan, perlu adanya rumah sakit ibu dan anak untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
“Sudah saatnya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat dengan menyediakan rumah sakit ibu dan anak. Sehingga warga tidak perlu bingung mencari rumah sakit disaat pandemi COVID-19,”tutupnya. (PP)
