Ambon, MX. Com. Terkait dengan masalah Alat Pelindung Diri (APD) yang disediakan Pemerintah kepada Pihak Rumah Sakit Swasta di Maluku mengundang kritikan dari Anggota DPRD Promal tepatnya pada Saat Rapat kerja berlangsung antara TIM Covid-19 DPRD Promal beserta Kadis Kesehatan dan direktur dari empat RS Swasta yang ada di Kota Ambon. Selasa 8 Juni 2020.
Salah satu yang mngkritik kebijakan tersebut adalah Anggota DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal dari PKS. Ia menjelaskan bahwa, Pemerintah menyiapkan APD yang terlalu sedikit kepada Pihak RS. Swasta dan juga mempertanyakan Kadis Kesehatan Provinsi Maluku yang tidak tau sama sekali soal penolakan pasien di Rumah sakit.
“Saya kira Alat Pelindung Diri (APD) terlalu sedikit dan dari Dinas sendiri tidak tau apa yang menjadi alasan Rumah Sakit tersebut menolak Pasien ! Itu kan lucu,” tutur Samal pada saat Rapat kerja berlangsung.
Ditambahkannya bahwa, masalah Covid-19 tidak akan usai jika Pemerintah tidak transparan soal Anggaran Covid-19.
“dan kami yakin tidak akan pernah selesai persoalan covid-19 di Maluku. Karena disatu sisi Pemerintah menekan masyarakat kecil untuk tidak bebas bergerak di dalam kota kemudian di satu sisi Pemerintah tidak transparan persoalan anggaran (APBD) dan yang lainnya,”tegas Samal.
Ia mengusulkan pada saat rapat kerja yang berlangsung agar DPRD Provinsi Maluku dapat melakukan pemanggilan kepada Tim Covid-19 Provinsi Maluku serta Pemda Maluku untuk mengevaluasi kinerja mereka. (**)
