AMBON, Malukuexpress.com,— Pemerintah Kota Ambon berencana mengoperasikan mobil sampah baru pada Jumat, 26 September 2025. Armada segar ini digadang-gadang jadi solusi kebersihan kota. Tapi di balik gebyar peluncuran, muncul ironi: para petugas kebersihan justru masih harus berjuang dengan sistem upah harian yang rapuh.
“Awalnya kami mau launching pas World Clean Up Day, tapi mundur karena teknis. Jumat depan Pak Wali Kota langsung resmikan, dan mobilnya langsung beroperasi,” ujar Kadis DLHP, Apries Gaspersz, saat ditemui wartawan Malukuexpress
di DPRD Kota Ambon.
Jalur Baru Siap, Tapi Kesejahteraan Petugas Masih Jalan di Tempat
Mobil-mobil itu akan langsung menyusuri jalur baru yang sebelumnya tak terlayani. Namun, Gaspersz mengakui satu problem klasik belum terpecahkan: upah tenaga harian lepas (THL).
“Kalau ikut UMR Rp3,25 juta sebulan, ya harus kerja penuh. Sementara banyak yang masuk 2-3 hari per minggu. Jadi mereka dibayar per hari kerja,” ungkapnya.
Sistem ini menempatkan para penyapu jalan dan pengangkut sampah di posisi rentan. Tanpa kepastian jam kerja, mereka nyaris tak punya jaring pengaman ekonomi.
Warga Belum Bayar Iuran, Petugas Jadi Korban
Masalah lain: rendahnya kesadaran masyarakat membayar iuran sampah. “Kalau masyarakat tidak sadar bayar, darimana kami ambil dana untuk gaji petugas? Mereka tiap hari angkat kotoran kita,” tegas Apries.
Di sinilah letak kontradiksinya: masyarakat menuntut kota bersih, tapi enggan membayar iuran. Sementara di lapangan, petugas kebersihan tetap berjibaku dengan bau, hujan, dan jalanan kotor tanpa jaminan kesejahteraan layak.
APD Masih Ditunggu
Soal keselamatan kerja, Pemkot menjanjikan APD dan perlengkapan baru segera dibagikan. “Beberapa hari ke depan sudah kami distribusikan,” kata Apries. Untuk sementara, petugas harus puas dengan peralatan seadanya.
Catatan;
Peluncuran mobil sampah baru tentu patut diapresiasi. Namun, di balik sorotan kamera dan seremoni peresmian, ada cerita lain yang tak boleh diabaikan: kesejahteraan para pekerja di garda terdepan kebersihan kota. Tanpa perbaikan sistem gaji dan kesadaran masyarakat membayar iuran, armada secanggih apapun hanya akan jadi kosmetik kebijakan.(CM)
