MX.COM, AMBON – Musyawarah Daerah (Musda) ke-X DPD Partai Golkar Kota Ambon yang digelar Kamis (30/04/2026) mendadak terhenti di tengah jalan.
Forum yang seharusnya menjadi momentum strategis untuk memilih kepemimpinan baru itu akhirnya diskors tanpa batas waktu, menyisakan tanda tanya besar terkait arah konsolidasi partai di tingkat kota.
Sejak awal pelaksanaan, Musda X sebenarnya berlangsung sesuai agenda. Kegiatan dibuka oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Maluku, Ridwan Hasan, dengan dihadiri para pemilik hak suara dari tingkat kecamatan se-Kota Ambon. Namun, dinamika mulai mengemuka ketika proses pencalonan mengungkap fakta tak terduga.
Hingga batas akhir pendaftaran, hanya satu bakal calon yang mengembalikan berkas resmi kepada panitia. Situasi ini langsung memicu perdebatan di internal forum, mengingat sebelumnya sejumlah nama disebut-sebut akan ikut bertarung.
Minimnya kandidat dinilai menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi jalannya Musda. Di sisi lain, berkembang pula spekulasi mengenai arah dukungan politik dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan yang belum sepenuhnya solid.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Maluku, Ridwan Rahman, dalam keterangannya menegaskan bahwa dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses demokrasi internal partai. Ia menyebut, keputusan untuk menskors forum diambil agar seluruh mekanisme tetap berjalan sesuai aturan organisasi.
“Musda ini forum strategis, jadi harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Kita ingin semua proses berjalan sesuai mekanisme dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda X, Abraham Noya, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musda sejatinya bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya, sekaligus menetapkan program kerja dan memilih kepengurusan baru periode 2025–2030.
“Musda bukan sekadar memilih ketua, tetapi juga merumuskan arah kebijakan partai ke depan agar lebih solid dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya soal internal partai, pelaksanaan Musda juga diwarnai sorotan terhadap kehadiran perwakilan Pemerintah Kota Ambon. Pejabat yang ditugaskan mewakili Wali Kota sempat hadir di lokasi, namun memilih meninggalkan acara sebelum rangkaian kegiatan dimulai. Peristiwa ini menambah dinamika tersendiri dalam forum yang sudah memanas.
Di tengah situasi tersebut, forum akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara jalannya Musda. Penundaan ini disebut sebagai langkah untuk memberikan ruang konsolidasi lebih lanjut, sekaligus menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.
Mandeknya Musda X Golkar Kota Ambon memperlihatkan bahwa proses politik internal partai tidak selalu berjalan mulus. Dengan berbagai kepentingan yang saling bersinggungan, keputusan akhir kini berada di tangan DPP untuk menentukan kelanjutan forum sekaligus arah kepemimpinan Golkar di Kota Ambon ke depan. (*
