Malukuexpress.com, Masohi – Kegiatan yang digelar Partai Demokrat di Maluku Tengah ditegaskan bukan sekadar agenda seremonial. Menurut Halimun, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
“Yang paling penting dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Maluku Tengah,” tegas Halimun kepada awak media di Paguyuban Jawa Masohi, Senin (14/9/2026).
Halimun juga menyoroti tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Ia memastikan anggota DPRD dari Partai Demokrat akan memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Untuk memperkuat pemahaman terhadap persoalan di lapangan, pihaknya sengaja menghadirkan pemateri dari berbagai bidang, khususnya kesehatan dan pendidikan. Sinergi antara pemateri dan anggota DPRD di fraksi juga diharapkan dapat mengawal aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif.
“Teman-teman di DPRD akan berjuang maksimal untuk harapan masyarakat. Karena itu, pemateri yang kita undang juga berasal dari bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga bisa menjadi satu kesatuan dalam melihat kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Menyinggung agenda politik jangka panjang, Halimun mengatakan Partai Demokrat masih menunggu kepastian regulasi terkait pelaksanaan pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan Pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK tersebut, menurutnya, belum dapat dijadikan dasar pasti untuk menentukan format pelaksanaan pemilu daerah, termasuk kemungkinan penyelenggaraan pemilihan DPRD dan kepala daerah pada 2031.
“Regulasinya belum ada. Kemungkinan Jakarta masih menunggu seperti apa regulasinya. Apakah DPRD dan pemilihan kepala daerah menjadi satu pada 2031 atau ada perubahan lagi, kita belum tahu,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan Partai Demokrat tetap melakukan konsolidasi dan mempersiapkan organisasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan perubahan regulasi politik ke depan.
“Poinnya, Demokrat tidak hanya hadir untuk momentum politik lima tahun sekali. Demokrat harus hadir setiap tahun untuk masyarakat,” pungkas Halimun. (ME-08)
