Malukuexpress.com, Jakarta — Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menjadi langkah penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menuntaskan persoalan kawasan kumuh secara terpadu.
Dalam forum tersebut disepakati payung regulasi baru berupa Peraturan Menteri Koordinator tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu. Regulasi ini mengintegrasikan sejumlah aspek penanganan, mulai dari rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih, sanitasi, hingga penyediaan ruang terbuka hijau.
Data pemerintah mencatat saat ini masih terdapat sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia. Untuk 2026, penanganan ditargetkan menyasar 436 hektare di 16 provinsi melalui Program Gerakan ASRI dan Program 3 Juta Rumah.
Bupati Zulkarnain menyampaikan, bagi Maluku Tengah penanganan permukiman kumuh tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, tertata, dan berkelanjutan.
“Pendekatan ini sejalan dengan konsep Green Infrastructure. Tujuannya agar kawasan permukiman di Maluku Tengah menjadi lebih layak huni dan berwawasan lingkungan,” ujar Zulkarnain.
Dengan adanya regulasi baru dari Kemenko, pemerintah daerah berharap sinkronisasi program pusat dan daerah dapat berjalan lebih cepat sehingga target pengurangan kawasan kumuh bisa tercapai sesuai rencana nasional. (ME-08)
