MX.COM, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku menetapkan batas waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat kabupaten dan kota sebagai bagian dari langkah percepatan konsolidasi internal. Kebijakan ini dipandang strategis untuk mempersiapkan partai menghadapi tahapan verifikasi faktual partai politik oleh KPU yang dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang.
Politisi senior Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw, menjelaskan bahwa meskipun pelaksanaan Musda menjadi kewenangan pengurus di masing-masing kabupaten/kota, DPD Provinsi tetap memiliki otoritas dalam mengatur ritme dan jadwal penyelenggaraan agar berjalan serentak dan terkoordinasi.
“Kami telah menetapkan jadwal pelaksanaan Musda mulai 16 Februari hingga 31 April 2026,” ujar Richard saat ditemui di ruang Fraksi Golkar, Senin (9/2/2026).
Untuk memastikan kesiapan daerah, DPD Provinsi akan menggelar pertemuan bersama para Ketua DPD II dari 11 kabupaten/kota di Maluku, meliputi Kota Ambon, Maluku Tengah, Buru, hingga Kepulauan Aru dan Tual. Agenda ini difokuskan pada sinkronisasi jadwal serta pemantapan teknis pelaksanaan agar Musda berlangsung tepat waktu dan sesuai mekanisme organisasi.
Richard menegaskan bahwa proses pencalonan ketua di tingkat daerah tidak semata-mata ditentukan oleh dukungan minimal 30 persen suara. Partai akan menerapkan seleksi ketat berbasis indikator prestasi, dedikasi, loyalitas, serta rekam jejak yang tidak tercela (PDLT).
Penilaian tersebut akan dilakukan DPD I melalui bidang organisasi dan kaderisasi dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Menurut Richard, konsolidasi yang kuat menjadi kunci untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar, termasuk target merebut kembali kursi pimpinan DPRD di berbagai daerah.
Menanggapi dinamika internal partai, ia mengingatkan seluruh kader agar tetap berpegang pada fatsun organisasi dan keputusan pimpinan pusat. Richard juga menepis isu adanya campur tangan pihak luar dalam proses pengambilan keputusan, seraya menegaskan bahwa setiap kebijakan di Golkar dihasilkan melalui mekanisme kolektif-kolegial.
Ia menambahkan, soliditas kader merupakan kekuatan utama partai. Perpecahan internal, kata dia, hanya akan melemahkan posisi Golkar dalam menghadapi kompetisi politik ke depan.
Percepatan pelaksanaan Musda dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat mesin partai menjelang pemilu legislatif. Richard pun menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah organisasi di posisi apa pun demi menjaga stabilitas dan kekompakan internal Partai Golkar di Maluku. **)
