Langgur, MX.com. Rapat perdana yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (DPRD) berlangsung di Gedung Paripurna dengan suasana keakraban dan tenang yang dipimpin oleh Pimpinan sementara MINDUCHRI KOEDOEBOEN dan wakilnya ALBERT EFRUAN. Senin 4/11.
Dalam rangka Pembentukan fraksi sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2018 pada pasal 34 poin ke 3 tentang fungsi pimpinan sementara saat ini adalah; 1). Memfalisitasi atau memimpin rapat. 2). Memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi. 3). Ketiga memfasilitasi pembentukan pansus untuk tatib dan 4). Memfasilitasi proses penetapan pimpinan definitif.
Lanjutnya, dalam rapat perdana dimaksud diberikan waktu skor sementara beberapa menit untuk partai partai politik yang ada perwakilan anggota DPRD yang tidak memenuhi fraksi utuh dapat memasukan nama fraksi gabungan dan fraksi utuh memasukan nama-nama pada komposisi kepengurusan partai dan setelah nama-nama fraksi dan komposisi kepengurusan atau struktur fraksi sudah dimasukan maka rapat perdana ditutup dengan pengesahan 7 fraksi di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari 5 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan.
Seusai rapat perdana maka awak media mencoba mengkonfirmasi pimpinan sementara diruang kerjanya. Ia menjelaskan bahwa, puji TUHAN karena tadi baru saja kita menyelesaikan agenda pembentukan fraksi dan kita sudah sahkan sehingga mungkin dalam satu dua hari kedepan kita akan melanjutkan dengan pembentukan pansus untuk menyusun tata tertib (tatib).
“Mungkin juga dalam waktu minggu ini, kita upayakan agar apa yang menjadi tugas pimpinan sementara tadi mungkin sebelum akhir bulan ini sudah bisa menyelesaikan agar sudah dapat dan bisa mempersiapkan pelantikan pimpinan definitif untuk melanjutkan kita punya kerja-kerja agar menunjang kelancaran pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara lima tahun kedepan”,”jelasnya.
Koedoeboen lebih menjelaskan lagi bahwa pembentukan fraksi itu, ada 5 fraksi utuh antara lain fraksi PKB, GERINDRA, PAN, NASDEM dan PERINDO, sementara fraksi gabungan itu, ada 2 antara lain Partai PDIP, PPP, GERINRA dan satu fraksi lagi yaitu gabungan dari Demokrat dan PKS dan jumlah anggota yang hadir berdasarkan daftrar hadir semuanya berjumlah 23 anggota dari 25 anggota DPRD di Kabupaten Maluku Tenggara (25 kursi) dan 2 orang berhalangan dan tidak hadir disaat rapat perdana.
Sementara komposisi nama-nama fraksi dan komposisi pengurus fraksi belum bisa disampaikan secara terperinci sambil menunggu SK,”jelasnya.
Koedoeboen menjelaskan bahwa selain agenda pembentukan fraksi ada agenda sisipan yaitu pembahasan surat masuk kemarin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta audiens dengan Pimpinan DPRD namun karena suratnya memang audensnya hari Selasa 5 November 2019 namun karena saya semalam dikonfirmasi kembali dari pihak OJK mengingat esok hari selasa itu ada agenda yang lain yang tidak bisa ditunda sehingga mereka minta untuk waktu dimajukan pada hari senin tanggal 4 November 2019, Sehingga semalam saya bicara dengan Wakil Pimpinan Sementara, kita sepakat lalu saya sampaikan kepada mereka itu bisa untuk hari senin, bisa mereka datang audens dengan kami pimpinan sementara jam 10.00 WIT, walaupun bertepatan dengan agenda rapat perdana dimana undangan sudah terlanjur disampaikan melalui WA grup sehingga saat ini berkesempatan hadir 23 anggota. Kami semua terima mereka beraudiens mengingat waktu yang sama pada tempat yang sama tujuan audiens adalah terkait dengan kehadiran mereka OJK itu sudah kurang lebih 2 tahun di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara semasa mantan bupati Andres Rentanubun sudah ada TPAKD dan mereka sudah membantu masyarakat dengan program dan kemudian ada program-program unggulan yang sekarang ini mereka sudah galangkan namun mereka minta dukungan dari DPRD, cuma saya dan rekan-rekan DPRD bahwa APBD 2020 sudah ditetapkan sehingga mungkin bisa diakomodir pada APBD perubahan nanti dan akan menjadi pertimbangan kita DPRD, kalau itu, dia berdampak positif untuk masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara maka tentu kita pasti akan memberikan dukungan itu dan akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah seusai audens ada penyerahan dokumen dari OJK kepada Wakil Pimpinan Sementara. (Metty Naraha)
