Saumlaki, Malukuexpress.com– Lembaga legislatif yang semestinya menjadi simbol kehormatan dan kepercayaan publik kini kembali tercoreng. Nama JS anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), terseret dalam dugaan skandal perselingkuhan dengan Bendahara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanimbar.
Dugaan Skandal yang dibongkar media JEJAK Info.id (11/05/2025) ini memicu kemarahan publik dan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Sorotan tajam pun datang dari aktivis, khususnya Pemuda Katolik Komcab KKT, yang mempertanyakan moralitas para wakil rakyat di lembaga terhormat itu.
Penyakit Lama di Tubuh DPRD
“Perilaku seperti ini bukan yang pertama. Ini penyakit lama yang terus diwariskan dari periode ke periode,” kecam Hotman Manunwembun, Wakil Ketua OKK Pemuda Katolik KKT. Ia menilai bahwa perselingkuhan oleh anggota DPRD adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika, hukum, dan amanat rakyat.
Sebagai wakil rakyat, kata Hotman, anggota DPRD seharusnya menjaga martabat lembaga. Namun nyatanya, beberapa justru menjadikan posisi sebagai tameng kebal moral, bebas berbuat tanpa malu. “Ini bukan hanya pelanggaran pribadi, tapi penghinaan terhadap institusi publik,” tegasnya.
Etika Hanya di Atas Kertas?
Padahal, Kode Etik DPRD sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 dengan tegas mengharuskan setiap anggota menjaga kehormatan dan citra lembaga. Pertanyaannya, apakah kode etik ini hanya formalitas tanpa implementasi nyata di DPRD Tanimbar?
Hotman mempertanyakan sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD KKT yang terkesan pasif dalam menghadapi kasus ini. “Kalau setiap periode ada anggota yang selingkuh, lalu dibiarkan, bukankah itu membuktikan BK mandul?” ujarnya retoris.
ASN Perempuan Jadi Kambing Hitam?
Dalam pernyataannya, Hotman juga menyesalkan narasi yang menyudutkan perempuan dalam skandal ini. Ia menilai bahwa Bendahara DLH seolah dijadikan kambing hitam, sementara sang anggota dewan bersikap suci dan mencuci tangan.
“Daun tak mungkin bergoyang kalau tak ada angin. Ini jelas permainan dua arah, dan laki-laki dengan posisi kekuasaan justru lebih bertanggung jawab,” ujarnya dengan nada tinggi. Ia mendesak Dinas Pemberdayaan Perempuan KKT untuk turun tangan melindungi ASN perempuan dari praktik tidak etis seperti ini.
Jangan Tutup Mata, PSI Harus Bertindak
Pemuda Katolik juga meminta DPP dan DPD PSI Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera mengambil tindakan tegas, termasuk mempertimbangkan PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap Jonathan Slakay.
“Jangan karena satu orang, rusak nama partai. Jika PSI ingin jadi partai yang menjunjung moral dan integritas, ini saatnya buktikan. Pecat dia!” desak Hotman.
Skandal yang Menggerus Kepercayaan Publik
Perilaku tak bermoral seperti ini, kata Hotman, tidak hanya mencoreng nama pribadi, tapi menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD secara keseluruhan.
“Kalau wakil rakyatnya saja bejat, bagaimana rakyat bisa percaya? Ini bukan hanya persoalan pribadi. Ini soal budaya politik yang busuk dan krisis moral publik.”pungkas Hotman. (*tim)
