MALUKUEXPRESS.COM, Pemerintah Pusat terus berupaya menyelesaikan Pegawai Non ASN disemua kementerian pusat, Provinsi serta kabupaten kota di Indonesia, namun begitu terus berupaya, tentunya dengan melihat jumlah yang begitu banyak diminta dan terakomodir, maka ada kesempatan untuk tangan-tangan gelap atau terus memberikan ruang bagi cari-cari kepentingan untuk merekrut dan memanipulasi data, yang tidak honorer, tapi dimanipulasi, padahal baru kerja beberapa hari namun termanipulasi sudah kerja bertahun-tahun lamanya. Dengan melihat batas waktu dan kesempatan, karena kedepannya ada pembatasan pengangkatan, dan terbukti ada penumpang GELAP dalam pengangkatan honorer di seluruh Indonesia,”kata Anwar Soleh Pemerhati Sosial dan Pemerintahan kepada Media ini. Kamis 20 Februari 2025.
Maka dengan sudah dilantiknya Pimpinan-pimpinan daerah yang defenitif inioleh Presiden RI Prabowo Subianto 20 Februari 2025, Pimpinan Daerah harus melihat kembali proses rekrutman yang ada diunit-unit kerja, sehingga ada rasa keadilan dalam mengangkat sesuai siapa yang duluan kerja dan diprioritas selama memenuhi syarat yang diberlakukan. Sebab banyak yang terjadi di Maluku khususnya di seluruh Kabupaten Kota, ketika dibukanya rekrutmen Tahun 2024 baik PNS atau ASN PPPK kemarin, terbuka luas ribuan kuota, maka ada dtemukan, ada yang berkesempatan dibuat manipulasi, dimana tidak pernah honor, kok tiba-tiba masuk ke data base, ironi ini sebuah kejahatan yang tidak boleh ditolerir.
Olehnya itu, Pimpinan daerah di Maluku misalnya, harus melihat persoalan ini secara serius dalam memperjuangkan hak-hak pegawai non ASN secara baik di Tahun 2025, karena di tahun ini adalah akhir dari tidak boleh ada Pegawai Honorer lagi oleh Pempus, sesuai data base dari BKN dan yang benar-benar honorer di unit-unit kerja di Lingkup Pemdanya. Sehingga tidak ada kecemburuan sosial di kemudian harinya. (*
