Ambon, MX. Com. Sejumlah program yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku ke Pemerintah Pusat (Pempus) hingga saat ini yang baru mendapat kepastian hanya dua program.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekertaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Wahid Laitupa usai komisi melakukan rapat kerja bersama DKP Maluku. Senin (3/2)
“DKP Maluku telah mengusulkan sejumlah program untuk pemerintah pusat khususnya kementerian terkait.Namun, sayangnya yang baru mendapat kepastian baru dua yaitu di bidang tangkap dan budidaya,” ujar Laitupa.
Menurutnya, hal ketidakpastian ini menjadi kekuatiran apakah nantinya akan berpengaruh pada pendapatan APBD kita khususnya DKP Maluku kedepan dapat mengalami defisit.
“Yang saya kuatirkan, akibat ketidakpastian ini akan berpengaruh pada APBD kita khususnya dibidang perikanan akan terjadi defisit,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya meminta agar DKP lebih intensif dalam memperjuangkan program-program yang telah diusulkan ke pemerintah pusat.
“Tunjukkan ke pemerintah pusat, ekspor kita berapa banyak dari sektor perikanan sehingga pempus lebih percaya dan yakin kepada kita bahwa memang jelas Maluku mempunyai potensi perikanan,” jelasnya.
Akan tetapi, andaikan pertumbuhan ekspor kita lemah maka, dirinya beranggapan bahwa opini yang berkaitan dengan istilah Maluku sebagai provinsi perikanan masih sangat lemah untuk bergeming ke Pempus.
Olehnya, DKP Maluku harus lebih sering melakukan pembinaaan kepada nelayan di seluruh Maluku dan kemudian menyakinkan kepada nelayan soal bagaimana pasar kita untuk bisa mengimbangi pasar tradisional yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi konsumen.
Ia juga menambahkan, hingga saat ini jangankan pemerintah, sektor perikanan untuk pihak swasta juga melemah yang mengakibatkan banyak pabrik cold storage yang tutup.
Dirinya juga mengingatkan industri perikanan dapat terjawab apabila investasi perikanan itu masuk di maluku namun, sepanjang investasi masih lemah maka, belum dapat dikategorikan sehat. (**)
Pewarta : AN
Editor : Alfa
