Bupati Malteng Hadiri Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malteng

  • Whatsapp
Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, SH

Malukuexpress.com, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal Hadir dan memberi sambutan Pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Sabtu, 3 Juli 2021 Di Masohi

Turut hadir, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Bacaan Lainnya

Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekda, para Asisten dan Staf Ahli, para Pimpinan OPD, para peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, hadirin serta undangan.

“Kegiatan ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi, khususnya untuk Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai lowongan formasi secara selektif dan terbuka berdasarkan ketentuan yang berlaku,”kata Bupati.

Lanjutnya, Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, serta keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Melalui pembangunan bidang aparatur negara, diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah.

Selanjutnya, Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur, maka salah satu cara yang harus dilakukan adalah menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien melalui pengembangan SDM aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Aparatur yang saya maksudkan tersebut dapat berfungsi sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menekankan agar implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis pada sistem merit.

Salah satu ide progresif dalam UU ini adalah mengatur pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui seleksi sebagaimana diataur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Seleksi tersebut bertujuan untuk pelaksanaan pengembangan karier, pengembangan kompetensi serta promosi Pegawai Negeri Sipil secara kompetitif dan terbuka bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan transparan, objektif dan akuntabel..

Berkeanaan dengan itu, pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membuka formasi jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka untuk beberapa jabatan antara lain, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Saya berharap, melalui seleksi ini dapat terpilih calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang kompeten, berdedikasi dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada Negara, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta memiliki keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan seleksi ini, saya berharap semua peserta harus memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi sebagai bagian integral dari komitmen reformasi birokrasi serta menjawab tuntutan masyarakat tentang profesionalisme ASN.

Dalam Reformasi Birokrasi, terdapat 8 area perubahan yang menjadi dasar penting dalam pengembangan kinerja pemerintahan, antara lain : 1. Membangun organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), 2. Mengatur sistem, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 3. Menciptakan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera. 4. Merumuskan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. 5. Meningkatkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 6. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 7. Memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta. 8. Membangun budaya kerja aparatur (cultur set dan  mind set), yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Bagi saya, semua pejabat pimpinan tinggi pratama harus mempunyai komitmen reformasi birokrasi tersebut, serta memiliki kompetensi, baik manajerial, teknis maupun sosio cultural sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, perlu pula saya tekankan, bahwa selain kompetensi dasar yang harus dimiliki tadi, semua pejabat, baik pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas harus juga memiliki loyalitas terhadap pimpinan. Hal ini penting saya sampaikan, karena dengan loyalitas, dinamika birokrasi akan berjalan dan terlaksana dengan baik demi menciptakan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih bermartabat, “Tutupnya. (**)

Pos terkait