MALUKUEXPRESS.COM, Ketua DPW Ormas Setya Kita Pancasila Provinsi Maluku Dr. Welem Waileruny dalam rilisnya kepada medis ini. Jumat 4 April 2025, dengan melihat Kondisi keamanan di Provinsi Maluku akhir-akhir ini mengalami beberapa kali gangguan akibat pertikaian antar orang per orang atau kelompok yang berimbas pada pertikaian antar desa atau masyarakat. Akibatnya ada masyarakat yang luka-luka, korban harta benda bahkan sampai korban nyawa manusia, diantaranya aparat kemanan dari kepolisian RI yang bertugas melerai konflik yang terjadi. Menyikapi kondisi ini DPW Setya Kita Pancasila (SKP) Provinsi Maluku menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya anggota masyarakat dari beberapa rentetan peristiwa yang terjadi dan paling terakhir seorang polisi saat melerai konflik antara masyarakat Desa Sawai dan Rumaolat Kecamatan Seram Utara Maluku Tengah. DPW SKP Provinsi Maluku juga ikut berempati dengan masyarakat yang mengalami luka-luka, korban harta benda terutama masyarakat Desa Masihulang atas terbakarnya puluhan rumah imbas pertikaian Masyarakat Desa Rumaholat dan Sawai. Memang jadi pertanyaan juga, kenapa petikaian antara masyarakat Sawai dan Rumaholat lalu Desa Masihulang menjadi sasaran pembakaran dari kelompok yang bertikai yakni dari desa Sawai.
DPW SKP Provinsi Maluku mendesak sekaligus mendukung upaya-upaya penyelesaian konflik oleh pemerintah daerah dan pihak keamanan.
Harapannya kepolisian RI Indonesia terkhusus Polda Maluku lebih meningkatkan kinerja intelijen untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi. Terkait konflik yang terjadi di Seram Utara, DPW SKP Provinsi Maluku mendesak pihak keamanan untuk melakukan penegakan hukum dengan menindak tegas para pelaku pembakaran rumah dan penembakan yang mengakibatkan korban nyawa seorang polisi dan luka-luka anggota masyarakat.
Penyelesaian tidak hanya dengan pernyataan damai, tetapi penegakan hukum dan mencari akar masalah yang terjadi. Mengikuti berbagai informasi yang berkembang, konflik bermula dari tindakan kekerasan yang dialami salah seorang sopir kemudian berimbas pada konflik masa. Pada posisi ini, korban atau pelaku penganiayaan jangan dijadikan sebagai sumber utama konfik tetapi jauh dari pada itu apa yang mendasarinya sehingga hanya dengan pertikaian orang per orang berimbas ke pertikaian antar desa mengakibatkan jatuhnya korban.
Profesionalan aparat keamanan terutama kepolisian sangat dibutuhkan, sehingga tidak ada presepsi di masyarakat ada tebang pilih dalam penyelesaian konflik oleh kepolisian. Jika ini terjadi, maka sulit penyelesaian konflik antar desa atau kelompok masyatakat di Maluku. Profeionalisme polisi dalam mencari sumber utama konflik dan pelaku kekerasan atau pengusakan rumah anggota masyarakat sangat dibutuhkan. Pembakaran puluhan rumah di Desa Masihulang dan tersisa sekitar 13 rumah menunjukkan ada sesuatu yang sebenarnya menjadi akar masalah sehingga apapun pemicunya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan kekerasan masa.
Harus ada penegakan hukum yang benar sebagai efek jera bagi pelaku kekerasan apalagi yang menggunakan senjata api sampai mengakibatkan korban di pihak kepolisian. Kegiatan penebangan tanaman pada dusun-dusun masyarakat tertentu oleh masyarakat lainnya juga perlu didalami. Tidak boleh dibiarkan satu masalah terlepas dengan masalah lainnya, tetapi semuanya perlu dicari akar masalahnya.
DPW SKP Provinsi Maluku yakin kepolisian RI Indonesia khususnya Polda Maluku memiliki kemampuan dan serius menangani berbagai konflik antar desa atau kelompok masyarakat di Maluku secara profsional dan berkeadilan. Jika diabaikan, maka kondisi ini bukan hanya beriimbas pada masalah keamanan tetapi juga masalah ekonomi. Dengan berita-berita yang tersebar luas tentang konflik yang sambung menyambung tanpa klarifikasi yang benar para investor akan takut berinvestasi di Maluku. (*
