MALUKUEXPRESS.COM, Ambon — Isu ketimpangan pembangunan wilayah kepulauan kembali memanas. Dalam momentum pelantikan pengurus DPD GMNI Maluku periode 2025–2027,yang Berlangsung dikantor DPRD Provinsi Maluku, 29 April 2026
GMNI secara terbuka menyoroti arah kebijakan nasional yang dinilai belum berpihak penuh pada daerah pesisir dan kepulauan.
Ketua Umum GMNI Sujahri Somar, menegaskan bahwa kaderisasi tidak boleh lagi berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan harus menjadi “mesin produksi kader” yang mampu menjawab tantangan zaman, termasuk gempuran disrupsi digital.
“Kalau kaderisasi hanya jadi rutinitas, GMNI akan tertinggal. Kita butuh kader yang adaptif, kritis, dan siap menghadapi perubahan global,” tegasnya.
Sorot Anggaran dan Ketimpangan, Alumni Ketua Cabang GMNI Benhur George Watubun juga menyinggung realitas pahit pembangunan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), khususnya di Maluku yang hingga kini masih bergulat dengan persoalan akses pendidikan, infrastruktur, dan konektivitas antar pulau.
Isu ini semakin tajam ketika kebijakan efisiensi anggaran nasional mulai diberlakukan.
“Jangan sampai efisiensi anggaran justru memperlebar ketimpangan. Wilayah kepulauan seperti Maluku ini butuh perhatian ekstra, bukan malah dipinggirkan,” sindirnya.
GMNI mendesak pemerintah pusat segera mempercepat pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai bentuk keberpihakan nyata, bukan sekadar wacana politik tahunan.
Aksi Serentak Kawal Anggaran Pendidikan
Tak hanya kritik, GMNI juga menyiapkan langkah konkret. PPGMNI telah menginstruksikan seluruh jajarannya di Indonesia untuk melakukan aksi serentak mengawal implementasi alokasi 20% anggaran pendidikan.
Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak daerah kepulauan yang tertinggal dalam akses pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
“Kita tidak akan diam. Pendidikan adalah hak dasar, dan negara wajib hadir,” tegas perwakilan PPGMNI.
GMNI Siapkan ‘GMNI Universe’
Di sisi internal, GMNI mulai berbenah. Sejumlah program strategis telah diluncurkan, termasuk rencana besar bertajuk “GMNI Universe” yang digadang menjadi platform kaderisasi modern berbasis digital.
Selain itu, GMNI juga tengah menyusun silabus kaderisasi nasional sebagai standar baru untuk mencetak kader yang lebih sistematis, progresif, dan relevan dengan tantangan global.
Pemerintah: Mahasiswa Harus Kritis, Bukan Sekadar Penonton
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku
Dalam Hal ini Gubernur Maluku dalam Perwakilan Pa Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU dalam sambutannya justru menantang mahasiswa untuk tidak pasif. Mahasiswa diminta tetap kritis terhadap kebijakan, namun tetap konstruktif.
“Dukung yang benar, kritik yang keliru. Mahasiswa tidak boleh jadi penonton,” tegas Sadali Ie
Pemerintah juga menyoroti tiga isu strategis yang mendesak: konektivitas antar pulau yang masih timpang, hilirisasi sektor kelautan yang belum maksimal, proyek raksasa Blok Masela yang harus benar-benar berdampak ke masyarakat lokal.
Momentum Panas di Ambon
Dengan mengusung tema kader progresif revolusioner dalam konteks kepulauan, forum ini menjadi lebih dari sekadar pelantikan. Ia berubah menjadi panggung kritik sekaligus konsolidasi kekuatan mahasiswa di tengah situasi nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada daerah.
Kini, bola ada di tangan pemerintah: apakah suara dari Maluku ini akan didengar, atau kembali tenggelam di tengah hiruk-pikuk kebijakan pusat?. (*
