MALUKUEXPRESS.COM, Jakarta, Ketua Satuan Gugus Khusus Bencana Johny Sumbung SKM.M.Kes Selaku Satgas Bencana pada himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola administrasi saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utama harus diarahkan pada keamanan pangan dan perlindungan kesehatan para penerima manfaat. Menurutnya, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan fungsi pengawasan pangan secara ketat dengan melibatkan tenaga ahli gizi, relawan, serta pengelola dapur yang kompeten. Sasaran utama program ini adalah memastikan tidak terjadi kasus keracunan pangan yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
“Jika masih ditemukan kasus keracunan berulang pada suatu SPPG, maka harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Bila terbukti terjadi kelalaian serius, izin operasional perlu ditinjau kembali hingga pencabutan izin sebagai bentuk penegakan standar keamanan pangan,” tegas Johny.
Ia menilai evaluasi harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari sumber bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga kondisi higienitas dapur dan peralatan yang digunakan. Pemeriksaan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus berbasis inspeksi lapangan dan pengujian kualitas pangan secara berkala.
Johny juga mendorong agar evaluasi dan pengawasan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang banyak berada di kawasan Indonesia Timur.
“Daerah 3T membutuhkan perhatian khusus. Standar pelayanan dan keamanan pangan harus sama baiknya dengan daerah lain. Jangan sampai masyarakat di wilayah terpencil menerima layanan yang kualitasnya lebih rendah,” ujarnya.
Selain itu, ia mengusulkan agar Program MBG diperluas manfaatnya untuk mendukung percepatan penanganan penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan kusta. Dalam pelaksanaannya, SPPG perlu bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit di wilayah masing-masing untuk memperoleh data pasien yang membutuhkan dukungan gizi.
“Dukungan makanan bergizi dapat menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan pasien TBC dan kusta. Kolaborasi antara SPPG, puskesmas, dan rumah sakit akan memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan wilayah dengan beban penyakit tinggi,” katanya.
Johny menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari kualitas, keamanan, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi sistem secara menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.
“Masyarakat membutuhkan makanan yang aman, bergizi, dan berkualitas. Setiap kasus keracunan harus menjadi alarm untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar memperbaiki administrasi,” tutupnya. (CM)
