Malukuexpress.Com Ambon-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan dan peningkatan kapasitas Kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Serta Sosialisasi Pengukuran Metode Baru IDI. Kegiatan rapat ini dilaksanakan di kota Ambon , Provinsi Maluku (hotel swis bell), Selasa, (20/09/2022)
Tujuan utama diadakaannya Rakor ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pokja IDI di daerah dalam rangka pengembangan demokrasi di Indonesia dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Poldagri Syarmadani.
Saat ini IDI sebagai salah satu program prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan telah mengalami penyempurnaan metodologi pengukuran.
Syarmadani menjelaskan IDI metode baru ini terdiri dari 3 (tiga) aspek (Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi) dengan 22 indikator yang meliputi kinerja di bidang politik, ekonomi dan sosial.
Sebagai outputnya, Pemda dapat memanfaatkan angka IDI sebagai feedback dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik antara lain penyusunan APBD, RPJMD, RKPD, dan lain-lain dan selanjutnya pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh beberapa Narasumber diantaranya adalah. Dir badan statistik pusat, Ibu norma Widadanti. i PLH Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku. Zaharudin Latuconsina. Pemateri. Bpk Warki Sutrisno. Pejabat badan Perencanaan Nasional. Akademisi. Dr Amir F. Kotarumalos.
Rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Maluku dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Forkompimda Provinsi Maluku. Perwakilan mahasiswa dan dosen pendamping dari Universitas yang ada di Maluku, dan Teman-teman perwakilan dari LSM penggiat politik Provinsi Maluku. Serta para pejabat pada Direktorat Poldagri. (*
