Malukuexpress.com, Komisi III DPRD Prov. Maluku menggelar rapat kerja dengan mitra kerja Dinas PUPR, PKP, Perhubungan, Bappeda, BPJN Maluku, Balai Wilayah Sungai Maluku, BPTD Wil. XXIII dan BP2P bersama jajarannya di Ruang Komisi III DPRD Maluku (13/01/2022).
Menurut Wakil Ketua Komisi III Hatta Hehanussa kepada Media setelah selesai rapat kerja dengan mitra membicarakan penyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat.
Bahwa dalam rapat kita kali ini bersama mitra Penyampaian aspirasi sebagai agenda tahunan yang setiap tahun dilakukan dan direncanakan tahun 2022 pada tanggal 18 Januari itu seluruh Komisi seluruh akan berangkat ke Jakarta akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah Pusat.
Maka hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk para Mitra itu menyiapkan seluruh data – data yang menjadi kebutuhan usulan program yang bisa kita perjuangkan pada kementerian – kementerian yang ada di Jakarta.
Jadi dipembahasan ini tentunya teman – teman mengangkat berbagai persoalan – persoalan yang berada pada daerah – daerah Pemilihan mereka, termaksud saya juga yang mengangkat tentang persoalan salah satu adalah persoalan kemiskinan yang memang Kita tau bersama bahwa beberapa Kabupaten yang ditetapkan sebagai kemiskinan ekstrim.
Tadi juga kita membahas Dermaga pelabuhan yang kemarin Kita tau bersama bahwa ada musibah kecelakaan kapal Layur pada bulan desember tahun lalu, itu juga salah satu faktor karena di dermaga Wailei itu tidak memiliki dermaga, pada hal dermaga itu sudah mendapatkan anggaran pembangunan pada tahun 2017 sampai dengan 2022.
Persoalan Wailei ini dengan tentang masalah tanah itu selalu dijadikan persoalan yang sampai hari ini program itu tidak pernah dikerjakan untuk itu tadi saya sampaikan stresing kepada Dinas Perhubungan dan Balai Perhubungan untuk segera memperhatikan ini, bahwa SPB itu bukan wilayah di Wailei.
Maka itu ada solusi – solusi dalam rangka menyelesaikan itu maka dengan anggaran yang besar yang sudah perna mengendap itu jangan perna kembali, datang dan kembali datang terus.
Maka itu kita minta koordinasi dengan pihak Kabupaten untuk menyelesaikan persoalan dalam arti kalau ini masalah lahan yang menjadi utama pembangunan ini.
Kalau soal PUPR tentunya kita fokus kesamping dari pada beberapa program yang harus diusulkan ke kementerian.
Terutama kita tau bersama keterbatasan APBD kita di tahun 2022 sendiri yang di kelola PUPR Provinsi itu mengakibatkan bayak sekali persoalan – persoalan isprastuktur yang ditangani oleh Dinas PUPR itu tidak bisa jalan karna persoalan anggaran untuk itu salah satu poin juga menjadi perhatian dari pada anggota DPRD Provinsi Maluku dalam menyampaikan aspirasi ke pusat ini. (*)
