Malukuexpress.com, Setelah tiga bulan, konflik antara dua Negeri Pelauw dan Kariuw, Kabupaten Maluku tengah (Malteng) berlalu, hubungan sosial antara ke dua negeri hingg kini masih renggang.
Warga Kariuw terpantau masih berada di tempat pengungsian di negeri Aboru.
Menanggapi hal tersebut,
Wakil Ketua Komisi I DPRD Propinsi Maluku, Jantje Wenno kepada awak media mengatakan kelihatannya Pemkab Malteng belum memiliki sesuatu, Artinya belum ada tim yang dibentuk untuk percepatan perdamaian dua negeri ini. Sementara di propinsi kan sudah ada. Ini yang kita sesali,” Tandas Wenno di DPRD Maluku, Selasa 19/4/2022.
Dikatakanya masalah tersebut clear dan tidaknya tergantung keseriusan dari pemerintah daerah itu setempat, tapi sayang, keliatannya Pemkab Malteng belum bergerak aktif. Faktanya, sudah tiga bulan berlalu, Malteng belum punya tim untuk percepatan perdamaian konflik Pelauw-Kariu.
Menurutnya, untuk masalah ini, mestinya itu menjadi kewenangan dari pemkab Malteng. Bupati Abua Tuasikal melalui kebijakannya harus membentuk tim berinisiatif menggagas perdamaian dan bagaimana bisa merajut perdamaian Pelauw-Kariu.
Kemudian harus punya solusi untuk bisa membawa pulang masyarakat Kariu yang ada di pengungsian Aboru ke negeri asal mereka. Inilah yang menjadi tanggungjawab penuh Pemkab Malteng.
Sebab, pemerintah propinsi hanya membantu dengan merujuk pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Tapi sejak 26 Januari 2022, kelihatan bahwa Malteng tidak melakukan sesuatu.
Kendati begitu, Komisi I juga minta agar supaya Pemerintah Maluku jangan membiarkan masalah ini berlarut, tapi segera mengintervensi dengan melakukan koordinasi dengan Pemkab Malteng untuk membentuk tim tersebut.
Supaya proses ini bisa bergerak. Kan sudah cukup lama. Kalau terus begini, maka akan berdampak terhadap APBD kita,” jelasnya.
Politisi besutan Perindo itu menyatakan, hingga saat ini, anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan Pelauw-Kariu sudah mencapai Rp 1,2 miliar, Tentu, ini harus disikapi serius dan bijak akan tak menjadi beban di APBD Maluku.
Mau sampai kapan daerah harus membiayai ini. APBD kita akan habis hanya dengan masalah ini. Solusinya, cepat bergerak dengan menggandeng semua pihak untuk melihat ke masalah ini,” Tutup Wenno. (*
