AMBON, MALUKUEXPRESS.COM – Angin perubahan besar berembus dari sektor energi dan pertambangan nasional. Pemerintah pusat kini menunjukkan taringnya dengan menghadirkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM, lembaga baru yang disiapkan untuk memberantas pelanggaran dan menata ulang tata kelola pertambangan di seluruh Indonesia, termasuk Maluku.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Dr. Michael Wattimena, SE., M.Si, dalam pertemuan bersama awak media di Hotel Bitz Ambon, Rabu (24/6/2026).
Menurut Wattimena, kehadiran Ditjen Gakkum menjadi momentum penting bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang selama ini menghadapi berbagai persoalan pertambangan.
“Negara hadir untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada lagi praktik yang merugikan masyarakat maupun negara. Ditjen Gakkum dibentuk untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas dan profesional,” tegas Wattimena.
Putra Maluku Duduki Jabatan Strategis Nasional
Sorotan utama dalam pembentukan Ditjen Gakkum ESDM adalah dipercayakannya putra Maluku, Rilke Jeffri Huwae, untuk memimpin lembaga strategis tersebut.
Bagi Wattimena, kepercayaan yang diberikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan sekadar penunjukan jabatan, tetapi menjadi simbol meningkatnya peran Maluku dalam pengambilan kebijakan nasional di sektor energi dan pertambangan.
“Ini bukan hanya kebanggaan, tetapi peluang besar bagi Maluku. Ketika putra daerah berada di posisi strategis nasional, maka komunikasi antara pusat dan daerah menjadi lebih kuat dan persoalan-persoalan daerah bisa lebih cepat ditangani,” ujarnya.
Kepemimpinan Jeffri Huwae dinilai akan menjadi energi baru dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pertambangan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Tambang Maluku Masuk Babak Baru
Wattimena menegaskan bahwa hadirnya Ditjen Gakkum menandai dimulainya era baru pengelolaan pertambangan yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin lagi melihat potensi sumber daya alam dikelola tanpa pengawasan yang memadai.
Penguatan pengawasan juga akan menyasar wilayah pertambangan rakyat agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan namun sesuai dengan ketentuan hukum dan standar lingkungan.
Blok Masela Bergerak, Juli Jadi Bulan Penentu
Di tengah pembahasan soal penegakan hukum, Wattimena juga membawa kabar yang paling ditunggu masyarakat Maluku: perkembangan terbaru Blok Masela.
Proyek migas raksasa yang telah menjadi pembahasan nasional selama lebih dari 20 tahun itu disebut mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan berkat perhatian langsung pemerintah pusat.
“Ada komitmen dan perhatian yang sangat serius dari pimpinan Kementerian ESDM. Kami berharap bulan Juli nanti masyarakat bisa melihat perkembangan positif yang selama ini dinantikan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut langsung memantik optimisme baru bahwa proyek strategis nasional yang digadang-gadang menjadi motor ekonomi Maluku itu akhirnya memasuki fase percepatan.
Kolaborasi Jadi Kunci
Dalam kunjungan kerjanya ke Ambon, Wattimena juga melakukan audiensi dengan Universitas Pattimura serta bertemu jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku untuk membahas efektivitas pengelolaan usaha pertambangan, khususnya di wilayah pertambangan rakyat.
Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha hingga media massa untuk mengawal bersama tata kelola pertambangan yang sehat dan berkelanjutan.
“Kita ingin kekayaan alam Maluku benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat. Karena itu pengawasan, penegakan hukum, dan kolaborasi harus berjalan beriringan,” tutup Wattimena.(CM)
