Malukuexpress.com, Rapat bersama komisi III DPRD bersama mitra balai Pembenihan dan Balai Penyuluh UPTD Kementrian Perikanan Provinsi Maluku dalam membahas kegiatan pengawasan APBD-APBN tahun anggaranan 2020
Terkait dengan 11 kabupaten Kota yang tidak tersentuh bantuan secara menyeluruh dikarenakan dengan anggaranan yang begitu kecil serta jumblah tenaga yang sedikit sehingga Maluku tidak bisa mencakup 11 kabupaten Kota dalam bantuan benih dari Kementrian,”Jelasnya
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Maluku Sauda Tuanakotta Tethool usai rapat bersama di ruang sidang paripurna DPRD Maluku Senin 8/2/2021.
Menurutnya benih yang diberikan belum bisa menyeluruh karena jumblah yang masih sangat sedikit.
Oleh karena itu yang mereka lakukan bukan hanya 1 propinsi tetapi 5 Provinsi yang menjadi tanggung jawab UPTD perikanan,balai penyuluh maupun balai budidaya sehingga alokasi anggaranya yang sangat kecil padahal kita di Maluku lagi fokus bagaimana menghadapi Lumbung Ikan Nasional (LIN) pada 2023.
Harapanya ini akan dibicarakan dan menjadi perhatian serius oleh DPRD dalam hal ini komisi II DPRD untuk bagaimana diusahakan untuk disampaikan di Kementrian nantinya,”Ungkap Saudah. (AN)
