MALUKUEXPRESS.COM, Di Maluku Tengah, dana BTT Rp10 miliar untuk korban konflik Kariu 2022 jadi sorotan!
Isu panas kembali mengguncang publik. Ketua PC PMII Maluku Tengah, Abdul Rasid Pelupessy, secara tegas mempertanyakan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp10 miliar yang digelontorkan pemerintah daerah pada tahun 2023.
Dana fantastis itu seharusnya digunakan untuk menangani dampak konflik Kariu 2022—mulai dari pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, hingga fasilitas WC bagi para pengungsi. Namun kenyataan di lapangan justru bikin miris.
257 rumah direncanakan Tapi warga masih hidup di pengungsian. Ketua PC PMII, Abdul Rasid Pelupessy, mendesak Kejaksaan segera turun tangan!
Dari rencana 257 unit rumah, hingga kini belum juga rampung sepenuhnya.
Warga Negeri Kariu masih bertahan di tenda pengungsian.
“Anggaran besar, tapi hasilnya tidak maksimal. Ini patut dipertanyakan,” tegas Abdul Rasid, Jumat (24/4/2026).
“Anggaran besar harus berdampak nyata, bukan sekadar angka!”
Tak tinggal diam, PMII mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Ambon wilayah Saparua, untuk segera turun tangan mengusut dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran tersebut.
“Kami minta dilakukan audit menyeluruh dan transparan. Semua pihak yang terlibat, termasuk mantan PJ Bupati Maluku Tengah, harus diperiksa,” ujarnya lantang.
Menurutnya, uang rakyat harus benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat nyata—bukan sekadar angka di atas kertas.
Jika tidak segera ada klarifikasi, polemik ini dikhawatirkan akan semakin memanas di tengah masyarakat.
Jangan sampai dana miliaran rupiah ini tidak jelas arah penggunaannya. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji,” tutupnya. (*/CM)
