Ajudan Serasa Bodyguard

  • Whatsapp

Malukuexpress.com, Oleh : Novri Investigasi. Terus terang, malas saya menulis lagi. Tiap hari para pendukung atau kerennya buzzer, ribut membela dan membully lawan politiknya. Tentu, tak mungkin saya sata pula. Karena, tak ada kepentingan saya disana. Tapi, hati saya rasa tersobek sobek, saat menyangkut sebuah profesi yang saya geluti. Terutama ajudan gubernur yang menghalangi tugas wartawan. Mau tak mau, ya terpaksa saya sata pula.

Kenapa pula, ajudan bisa menghalangi wartawan saat konfirmasi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi, terkait masalah proposal. Ajudan bukanlah bodiguard yang ditugaskan melindungi atasan. Sekedar saya kasih tahu, sebagai kepala daerah gubernur, tentu memiliki ADC (Aide de Cam), kicek orang sana. Kalau bahasa kitanya ajudan.

Bacaan Lainnya

Tugasnya, memastikan segala kebutuhan pimpinan dalam menjalankan tugas kepala daerah. Bukan melindungi gubernur dan melarang wartawan konfirmasi kepada gubernur. Sudah berubah pula tugas ajudan menjadi seorang bodiguard. Hebat pula ajudannya, kok bisa menghalangi wartawan. Bisa juga, sekedar mencari muka dan bentuk loyalitas yang berlebihan. Sehingga melebihi tugas yang diberikan.

Selama ini, Pemrov Sumbar mematuhi instruksi dewan pers. Buktinya, keluar Pergub nomor 30 tahun 2018, terkait kerjasama dengan media. Kok, sekarang ada pengkebirian terhadap wartawan dalam menjalankan tugas. Pusing saya, satu sisi menegakkan aturan tentang kerjasama media. Disisi lain, menghalangi tugas wartawan dalam memperoleh informasi. Entahlah, tapi baa lah. Yo lah barulah.

Sesuai dengan UU 40 tahun 1999, apa yang dilakukan ajudan, telah menghalangi kemerdekaan pers. Bukankah, Pasal 14 ayat 2 menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi. Kok bisa ajudan menghalangi wartawan dalam memperoleh informasi.

“Kawan kawan, kalau pertanyaan mobil sama surat, saya cut. Bapak tidak mau itu.” Itulah kutipan ajudan kepada sejumlah wartawan. Kok, bisa ajudan men cut. Kok main cut cut saja. Saya heran lagi. Dan, apa yang dilakukan ajudan menghalangi tugas wartawan bertentangan dengan Pasal 18 UU Pokok Pers. Bahkan, bisa dipidana dan didenda.

Pasal 18 menyebutkan,
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500. 000.000, 00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Ada yang menarik bagi saya, Pemrov Sumbar mengacu kepada aturan Dewan Pers, terkait masalah langganan media. Tapi, kok dilapangan, mereka tak mengacu kepada UU Pokok Pers, terutama ajudan Heran saya. Tapi, biarlah kalau itu maunya. Mungkin, karena sudah menjadi seorang ajudan, merasa berhak menghalangi wartawan konfirmasi terhadap atasannya. Ya, bisa jadi ajudan sudah serasa bodiguard. (*)

Pos terkait