Ambon, MX. Com. Menyoal Kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) di Maluku. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias, S. Sos kepada Maluku Express. Com di DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Kota Ambon. Senin 6/1/2020.
Menjelaskan bahwa, Karena beta Anggota DPRD Provinsi Maluku, maka beta mendatangi BPH Migas untuk membicarakan kouta BBM untuk seluruh Maluku. dan setelah beta kesana ternyata kekurangannya adalah selalu saja ‘Maluku’ itu mengusulkan kouta itu terlambat, dan hari itu ‘beta lupa tanggalnya’, beta langsung kontak Kepala dinas ESDM Maluku untuk segera berkordinasi dengan seluruh kabupaten kota terkait dengan usulan kouta BBM.
Mengenai kouta di Kabupaten Maluku Barat Daya, Politisi Golkar Maluku ini menceritakan kegelisahannya bahwa, Pemerintah di Indonesia ini khan, di pusat tidak tahu berapa orang yang memakai BBM se indonesia, kalaupun dia tahu juga khan tidak apa-apa, dan yang tau kondisi sebenarnya ‘yah kita di daerah’.
Misalnya, kalau masyarakat di sana kebutuhan BBMnya berapa banyak, berapa banyak kendaraan ber motor disana, yah itulah yang mengakibatkan selalu saja kita mendapat porsi kurang, bukan mendapat porsi sesuai kebutuhan kita, tapi selalu kurang dari kebutuhan kita.
“Akibat kurang dari kouta itu, maka tentu distribusi BBM ke MBD juga sedikit. Kalau distribusi sedikit, tentunya harganya pasti mahal, nah itulah sedang diusulkan lewat koordinasi kami dengan mereka (orang kabupaten) yang ke jakarta, kalau tidak salah itu Pak benendik. berpapasan beta di BPH Migas membicarakan kouta, lalu yang terdekat dengan saya yang bisa dihubungi ade-ade ini,”kilasnya.
Karena mereka satu kampung saja dari jerusu, dari dia beta menanyakan tentang kouta, apakah mereka sudah mengusulkan kouta atau belum untuk kabupaten MBD dan ternyata memang mereka sudah siapkan data untuk itu dan sudah dikirim ke BPH Migas”,”ungkapnya.
Jadi terkait usulan dari kabupaten MBD, mereka sudah mengusulkan agar ada BBM satu harga disana dan ada beberapa lokasi yang sudah mereka siapkan.
Karena saya ini terus berkordinasi dan saya tidak pernah egois bahwa saya di provinsi.walaupun mereka mempunyai kewenangan tersendiri (otonom) tetapi kita bisa berkoordinasi sehingga rakyat kita di daerah bisa dapat BBM dengan harga yang layak,”tutupnya. (**)
Pewarta : Tim
