Tual, MX. com. Ikatan Pemuda Desa Ohoitel (IPDO) yang terdiri dari Mahasiswa dan Pemuda telah menggelar audiens dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka minta pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang terkesan selama ini tertutup dan belum di ketahui oleh masyarakat guna melakukan tugas kontrol dan evaluasi yang di lakukan mulai terhitung tahun anggaran 2015-2019.
Adapun 6 tuntutan yang di sampaikan (IPDO) kepada Ketua BPD Desa Ohoitel Jemi Atbar bersama stafnya di balai Desa Ohoitel Senin (21/10) antara lain, 1. Apa fungsi dan tujuan BPD, 2. Sebutkan dan jelaskan program kerja BPD yang sudah terealisasi dan belum terealisasi berdasarkan tahun anggaran 2015-2019, 3. Meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) BPD. ADD dan DD dari tahun anggaran 2015-2019, 4. Meminta BPD memberikan laporan pertanggungjawaban tahun 2015-2019 berupa dokumen, 5. Meminta data tentang RKA dari tahun 2015-2019 berupa dokumen dan 6. Meminta DPA ADD dan DD tahun 2015-2019 berupa dokumen.
Pantauan media ini, Salah satu yang membuat pemuda melakukan audens dengan tuntutan yang disampaikan, karena masyarakat kesal terhadap perjalanan dinas sebagai studi banding di luar daerah selama ini, terkesan pemborosan anggaran dan yang lebih ironisnya, studi banding yang baru di laksanakan di Jogja pada bulan Oktober 2019 ini, peserta terbanyak dari semua desa, salah satu Desa Ohoitel kurang lebih 16 orang yang mewakili perangkat Desa dan BPD.
Dari 6 tuntutan yang sampaikan telah di jelaskan oleh Ketua BPD Jemi Atbar bahwa terkait dokumen yang dimintakan oleh Ikatan Pemuda Ohoitel di maksud itu adalah keterbatasan kewenangan untuk mereka dan mereka memberi waktu koordinasi dengan pejabat kepala daerah yang ada di luar, sementara bersama rombongan. Walikota berada di kecamatan pulau-pulau dalam rangka safari adat. Setelah koordinasi yang di lakukan baru bisa mengetahui bahwa terkait dengan semua tuntutan dan dokumen itu akan di serahkan oleh siapa atas perintah Pejabat Kepala Desa dan forum menginginkan, untuk dokumen itu diberikan dua hari sebelum audens yang di lakukan dengan pejabat kepala desa paling lambat minggu ini.
Menurut pemuda bahwa, sebagian penjelasan yang sudah di sampaikan BPD terkait rencana yang di buat desa lewat masyarakat tingkat desa dan rencana jangka menengah desa itu sampai tingkat realisasi anggaran banyak tidak diketahui masyarakat kecuali oknum-oknum dan kelompok tertentu dan belum tentu benar.
Salah satu contoh, bagaimana BPD menjaring aspirasi masyarakat sementara masyarakat tidak mengetahui pembangunan dan pemanfaatan dana ADD dan DD itu di peruntukan untuk kegiatan dan program prioritas Desa, bagaimana dia mau merencanakan program dan pembangunan di tahun 2020 sampai tahun 2023 sesuai visi dan misi pemerintahan saat ini untuk masa periodesasi mereka.
Pemuda desa Ohoitel berkomitmen apabila dari pejabat desa dan perangkat maupun BPD tidak memberikan dokumen tersebut, sebagaimana dalam tuntutan mereka, maka akan mengambil langkah sendiri, untuk bisa mereka miliki data tersebut lewat pihak lain dan gebrakan yang dilakukan pemuda ini positif dan ada kemajuan dalam hal mengontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa dan dusun-dusun yang terkesan pengelolaan yang sistemnya tertutup dan kurang transparan.
Untuk itulah, dihimbau kepada pejabat desa dan pejabat kepala dusun untuk menjawab permintaan 6 tuntutan yang disampaikan IPDO tersebut, sekaligus melakukan audens bersama, paling tidak menuju tahun 2020, maka perlu ada semua unsur masyarakat untuk menyampaikan penggunaan ADD dan sesuai permintaan pemuda untuk menghadiri penyalahgunaan dan kewenangan yang terjadi saat ini, ada perangkat desa yang ambil alih tugas yang ada di dusun dan terkesan tugas ganda, dapat tunjangan desa dan cari makan lagi di dusun untuk mengatur pejabat Kepala dusun dan perangkat lainnya. (Metty Naraha)
