Jakarta, MX. Gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada Kav. K4, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan didatangi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Parade Rakyat Anti Korupsi Buru Selatan (PRAKTISI BURSEL). (11/07).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi terkesan berani hanya pada sebagian pejabat negara pada tingkat pemerintah pusat, tetapi pada tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. KPK terlihat ciut nyali dan tidak bisa bertindak secara berani dan tegas, “ungkap Koordinator Aksi Semy Paty Mony.
Hal ini terlihat sangat jelas ketika Bupati Kabupaten Buru Selatan Tagop Sudarsono Sollisa terindikasi kuat menyalahgunakan anggaran daerah pada tahun 2016 tetapi masih saja dibiarkan dan tidak diperiksa KPK.
“Terdapat pembukaan Deposito didasari dengan SK Bupati no. 900/18.a Tanggal 13 Februari 2016 yang antara lain menetapkan nilai Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000.000.00,-,”bukanya.
Berdasarkan hasil konfirmasi pada Bank Mandiri Pemerintah daerah Buru Selatan tidak memiliki rekening Deposito pada Bank tersebut. Rekening yang terkonfirmasi adalah rekening Giro dengan saldo akhir Rp.0,00 dan tabungan dengan saldo akhir Rp. 10.030.126.539,00″.
Ada dugaan kuat uang negara sebesar Rp. 10.000.000.000.00 dialihkan dari deposito PEMDA Daerah Kab. Buru selatan ke tabungan pribadi bupati kabupaten buru selatan Tagop S. Solisa, dan ini adalah kejahatan luar biasa yang tidak boleh dibiarkan oleh lembaga yang kita kenal sebagai lembaga super body (KPK), “tegas Shemy
Shemy dalam orasinya menekankan kepada komisi pemberantasan korupsi bahwa PRAKTISI akan selalu berada dalam mengawal kasus yang melibatkan bupati bursel ini sampai tagop dipanggil dan di periksa KPK.
“Kami akan selalu ada untuk mendesak KPK agar secepatnya memanggil dan memeriksa saudara tagop dan akan selalu menjadi hantu untuk penguasa hipokrit,” tambahnya. (**)
