Purimahua Pertanyakan 55 M Untuk Covid 19 Di SBB

SBB, MX. Com. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat Frans Primahua SE, Mempertanyakan Bupati seram bagian barat Drs M.Yasin Payapo M. Pd terkaid dengan pemanfaatan atau pengunaan dana 55 M yang diperuntukan untuk penanganan covi 19 ini harus transparan kepada publik pengunaannya biar tidak ada pernyataan-pernyataan yang sangat subjektif oleh publik di medsos yang sangat ramai di cakapkan. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, yang pada akhirnya akan membuat narasi-narasi miring yang merugikan kredibilitas pemerintah kabupaten seram bagian barat, “Tandas Purimahua saat di konfirmasi melalui telepon selulernya. senin (11/5/2020).

Menurut Primahua, Bupati selaku ketua gugus tugas Covid 19 harus jujur dan transparan buat rakyat di SBB terkait dengan dana penanganan covid 19 yang jumlahnya tidak kecil, “ini khan pergeseran anggaran dari postur APBD yang sudah di sepakati antara pihak pemerintah dan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran”. Intinya bahwa 55 M itu diperuntukan untuk apa ? dan mesti dibuat item belanjanya. Sehingga dari pemanfaatan anggaran ini taransparansinya jelas buat publik, biar tidak ada dusta di antara kita,”pungkas Purimahua.

Lanjutnya, Saya ini khan mantan Ketua DPRD dua periode dari partai golkar, dan oleh karena itu saya sangat memahami pergeseran anggaran pada postur APBD untuk menjawab kepentingan emergenci atau bencana, apalagi covid ini masuk persoalan global dan untuk indonesia telah ditetapkan sebagai bencana nasional, dan pemerintah mestinya bekerja cepat untuk menangulangi persoalan kebutuhan pangan atau kebutuhan dasar saat pemerintah putuskan untuk masyarakat tetap lock down atau tetap di rumah”. Pemerintah bisa saja memanfaatkan belanja modal untuk menjawab ketersedian pangan bagi masyarakat yang notabene pekerja informal yang kehilangan pendapatan akibat covid 19, “papar Purimahuan.

Dirinya berujar,“Saya kwatirkan jangan-jangan pemerintah hanya menggunakan dana 55 M ini untuk melakukan safari ke kecamatan dan desa-desa untuk pencegahan penyebaran covid 19, ini boleh saja tapi soal kebutuhan yang lain gimana? Persoalannya disitu ! itu yang harus di jawab oleh Bupati Drs M.Yasin Payapo M,pd selaku ketua gugus tugas covid 19 di SBB. Contoh kasus sampai dengan hari ini masyarat di SBB belum mendapat penyaluran bantuan BLT oleh Pemkab SBB, sementara sebagian kabupaten kota di maluku sudah menyalurkan bantuan BLT bagi warga miskin dan pekerja informal. “Kita lihat kota ambon sudah selesai penyaluran bahkan dibrikan buat para mahasiswa yang beralamat diluar kota ambon tetapi tinggal di kota ambon karena berstatus sebagai mahasiswa”.

Kalau menurut saya mestinya DPRD SBB mesti melaksanakan fungsi pengawasan dan lebih diefektifkan lagi fungsi pengawasannya. Bukan turun di jalan bagi-bagi masker untuk rakyat, ini kerja untuk mencari popularitas dan tidak menyelesaikan persoalan yang rakyat sementara rasakan. Rakyat butuh kebijakan yang pro rakyat dan kerja cepat untuk menyelesaikan persoalan, “Harap Politisi golkar initutup (**)

Pewarta : Edy Pentury

Editor : Alfa

Pos terkait