Malukuexpress.com, Masohi — Ratusan mahasiswa dan lulusan Politeknik Negeri Ambon Program Studi Diluar Domisili (PDD) Masohi dan Banda kini tidak menentu nasibnya. Sejak 2022, Politeknik Negeri Ambon tidak lagi mengaktifkan kedua PDD tersebut, termasuk bagi lulusan tahun 2022 yang hingga kini belum jelas status ijazahnya.
Kondisi ini membuat status pendidikan warga Maluku Tengah yang pernah mengenyam kuliah di PDD Masohi dan Banda menjadi tidak jelas.
Secara historis, Politeknik Negeri Ambon mendapat mandat dari Dirjen Dikti pada 5 September 2014 untuk membuka PDD di Masohi dan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Selama beberapa tahun, dua PDD itu juga mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Arman Mualo meminta Politeknik Negeri Ambon bertanggung jawab atas persoalan ini. Hal itu ia sampaikan usai melakukan kunjungan pengawasan di Kecamatan Banda beberapa waktu lalu.
“Namun kemarin dalam pengawasan yang kami lakukan, bahwa kampus ini sudah dua tahun tidak melakukan peniriman mahasiswa baru. Sementara di sisi lain ada sekitar 50 sekian mahasiswa yang masih terdata sebagai mahasiswa pada kampus ini. Saya kira Politeknik Negeri Ambon harus lebih bertanggungjawab,” ujar Mualo.
Politisi PKS itu juga menyayangkan anggaran miliaran rupiah dari Pemda yang dinilai habis percuma karena kampus tutup.
“Kami sangat sayangkan kita sudah habiskan anggaran sekian banyak, kemudian kampusnya tutup. Kampus tutup itu menyangkut kewibawaan pemerintah daerah juga. Saya sebagai wakil ketua DPR, saya juga sangat kecewa juga, kenapa ini tidak ditangani secara maksimal oleh Politeknik Negeri Ambon. Saya ikuti ini, beberapa tahun lalu kan mereka mau wisuda itu juga menalami kesulitan, mungkin juga masalah ijazahnya juga,” kesal Mualo.
Ia mendesak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Politeknik Negeri Ambon untuk mengaktifkan kembali kampus tersebut.
“Pemda bersama Politeknik Negeri Ambon harus melakukan konsolidasi bersama, agar kampus-kampus ini bisa segera aktif. Pemda dalam rangka penyediaan anggaran untuk mendukung operasional kampus dan Poltek Ambon sebagai penanggungjawab pengelolaan kampus, sebagai kampus induk,” harapnya.
Lebih lanjut, Mualo menyebut Poltek Ambon harus serius melakukan pendampingan agar PDD Masohi dan Banda menyesuaikan diri dengan regulasi baru dari Kementerian terkait perubahan PDD menjadi PSDKU.
“Saya heran regulasi ini sudah turun beberapa tahun lalu, tapi tidak ada keseriusan untuk melakukan pendampingan ke Pengelola Kampus PDD Banda dan Masohi agar melakukan perubahan ke PSDKU. Akhirnya dampaknya seperti sekarang ini Mahasiswa dirugikan,” tandasnya.
“Saya minta keseriusan dari Pemda dan Politeknik Negeri Ambon untuk tuntaskan ini. Dan memberikan kejelasan tentang masa depan kampus ini. Jangan korbankan pendidikan yang sudah kita bangun bersama, hanya karena masalah miskomunikasi,” tutupnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Politeknik Negeri Ambon terkait kejelasan status mahasiswa aktif dan penerbitan ijazah bagi lulusan 2022. (ME-08)
