Malukuezpress.com, Ketua Senat Mahasiswa UKIM Vinsensius Talubun dalam rilisnya yang diterima media ini.Minggu (8/8). Mencermati polemik terkait surat rekomendasi calon Rektor UKIM oleh gubernur kepada salah satu dosen Isip UKIM yakni Drs.Josephus Noya, M,Si sangat di sayangkan dengan sikap penguasa yang turut mencapur tangan dengan kepentingan internal UKIM.
Pasalnya suksesi Rektor kedepan adalah urusan kampus dan yayasan bukan urusan pemerintah provinsi atau pak Gubernur selaku kepala daerah.
Kendatipun hanya bersifat rekomendasi hanya saja ini tidak punya kaitanya dengan pak gubernur lagian apa tujuannya dan apa impact positifnya buat UKIM ? justru dengan rekomendasi semacam itu, membuat wajah pendidikan kampus seakan-akan disetir oleh tangan penguasa dan lebih ditakuti adalah pimpinan kampus kedepan hanya menjadi boneka atau semacam lampion yang di ero ke sana dan ke sini.
Jika ditelaah secara bijaksana dari surat rekomendasi yang di edarkan sejantinya tidak punya dampak apa” terhadap pengembangan UKIM atau memperbaharui kultrur pendidikan UKIM agar lebih baik. lantas apa penyebab Gubernur Maluku (Murad Ismail) dengan beraninya memberikan rekomendasi bagi salah satu akademisi ukim untuk mencalonkan diri sebagai rektor di suksesi kedepan.
Bagi kami sikap Gubernur terlihat narsis sekali dengan tindakan yang dilakukan pada hal, secara kelembagaan, kita tau bersama bahwa UKIM secara institusional bukanlah kampus negeri yang ada di bawah naungan pemerintah atau bersifat meengingat dengan Negara tetapi UKIM adalah kampus yayasan yang berada di bawa naungan geraja (GPM) atau dengan kata lain UKIM adalah “ Anak Kandung GPM “ maka yang menjadi pertanyaan adalah apa hubunganya UKIM dengan pak gubernur Maluku ? lebih sayangnya rekomendasi calon rektor UKIM yang diterbitkan oleh gubernur maluku tengah mewakili lembaga pemerintah sederhananya pak Gubenur adalah personifikasi pemerintah maluku.
Sebetulnya Pada konteks ini wajar-wajar saja bagi setiap figur yang mau mempromosikan diri untuk menjadi calon Rektor mengingat dalam konteks ini, UKIM dalam masa transisi dan tinggal beberapa bulan lagi sudu ada dalam pemilihan rektor yang baru hanya saja, tak logik kalau rekomendasinya dari okunum-oknum yang masih memikul jabatan politik seperti pak Gubernur ingat !!! bahwa Rektor atau pimpinan kampus itu menahkodai lembaga pendidikan (KAMPUS) bukan lembaga politik atau lainya sehingga praktik semacam ini harus di cegah takutnya hal semacam ini terus dibiarkan nantinya kedepan dapat merusakan/mencoreng status independensi lembaga, apa lagi UKIM adalah anak kadung dari gereja maka sepatutnya marwah gereja wajib lindungi jangan sampai masyarakat atau warga membangun spekulasi yang buruk terhadap UKIM maupun gereja secara intitusi.
Maka selaku warga kampus perlu untuk merespon polemik ini. Lebih ironisnya surat edaran tersebut tengah menjadi konsumsi publik dan banyak pertanyaan yang mecuat sehingga menjadi kekawatiran besar jangan sampe UKIM bisa di klaim sembarangan oleh masyarkat bahwa UKIM sendiri suda terkontaminasi dengan permainan politik praktis sehingga impact tehadap kultrur pendidikan di UKIM pun ikut terpengaruh.
Olehnya itu harapannya pihak kampus maupun gereja harusnya secepatnya merespon dengan polemik ini tapi bukan dngan penyataan mendukung atau mensuport surat rekomendasi tersebut tapi seyogyanya mempressure dengan langkah solutif yang harusnya diambil adalah pernyataan kalrifikasi yang baik untuk menyelesaikan polemik yang sementara berlangsung agar isu ini tidak terus-menerus diperbincangkan publik dan mengotori marwah UKIM. (*)
