Ambon, MX.Com. Ketua Aliansi Pemuda Peduli (APP) Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Stefanus Termas mengungkapkan di Ambon. Rabu (4/9) bahwa, masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Provinsi Maluku sangat membutuhkan Kapal Motor Marsela sebagai alat transportasi lokal kendati pun masih ada kapal lain seperti Sabuk Nusantara yang juga melayari Kabupaten MBD.
Dikatakan, KM Marsela sumbangsih Pemerintah pusat yang dikelola BUMD MBD,melalui PT.Kalwedo sampai saat ini masih berada digalangan PT.Dok Wayame, padahal kapal tersebut sudah selesai Doking dan sudah harus beroperasi, namun karena belum melunasi administrasinya atau biaya Doking sebesar 800 juta maka kapal tersebut masih tertahan digalangan Dok Wayame, padahal saat Dirinya menemui Kepala Balai Perhubungan. Dia menyatakan biaya Doking KM Marsela sudah dikucurkan melalui rekening PT. Kalwedo, namun sangat disayangkan tidak disertai dengan pembuktiannya.
Kendati pun begitu timbul pertanyaan kenapa KM.Marsela masih tertahan digalangan PT.Dok Wayame, pasalnya Perusahaan BUMD ini, seluruh kebutuhan ,baik itu perawatan kapal, gaji ABK dan yang lainnya dbayar oleh Pemerintah, Nah ini yang dipertanyakan kemana seluruh aliran dana yang dikucurkan pemerintah tersebut, seharusnya masuk ke rekening PT.Kalwedo, namun ternyata tidak, apakah masuk ke dalam rekening oknum-oknum tertentu,”bebernya.
Disisi lain Termas mencontohkan, pada tahun 2015, disaat Benjamin Th Noach menjabat sebagai Direktur PT.Kalwedo, salah satu pengusaha Jefri Jasmasela, sering disapa Cia, memuat berbagai alat berat dari Surabaya ke MBD mengunakan KM.Marsela dengan transaksi pembayaran keseluruhan biaya sewa kapal sebesar 80 juta rupiah, dalam perjalanannya ada perintah untuk 15 juta dikirim masuk ke rekening Roy Wattimena, sisanya masuk ke PT.Kalwedo dengan Direkturnya Benjamin Th Noah,. ‘jika sistim ini dipakai, pasti PT.Kalwedo akan bangkrut tidak ada pendapatan,”ungkap Termas.
Dengan begitu masyarakat MBD sangat membutuhkan KM.Marsela segera beroperasi sebab kami menemui pihak kejaksaan yang menyatakan, KM.Marsela bisa saja beroperasi tidak bisa ditahan mengingat sebuah aset Negara namun harus melunasi biaya Doking PT.Dok Wayame sebesar 800 juta rupiah,”ungkapnya. (Tim)