Langgur, MX. Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan memprioritas pembangunan prasarana jalan dan jembatan guna membuka akses jalan yang masih terisolir di kecamatan kei besar secara menyeluruh. Hal ini terlihat pada tahun 2019 pemda malra lewat Dinas Teknis telah mengalokasikan dana untuk pelangsungan jalan dan jembatan yang sementara ini sedang berjalan.
Ketika wartawan MX mewawancarai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab Malra, Nurjana Yunus,ST.,MM.,MSi diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu, Yunus menjelaskan bahwa, Pekerjaan jalan yang sementara dikerjakan saat ini khusus di kei besar kondisi kematangannya baru mencapai 20 persen. Sementara masih tertinggal 80 persen dari total ruas jalan secara keseluruhan 300 KM. Kalau dihitung dari tingkat kematangan maka pekerjaan yang telah diselesaikan berkisar 60-70 KM dan sementara masih tertinggal 230 KM yang harus diselesaikan pemerintah daerah melalui dana APBD.
Menurut Yunus, kalau dihitung secara estimasi jalan Hotmix itu 1 KM menghabiskan sebanyak 3 Milyar. Maka sisa pekerjaan yang belum terselesaikan itu membutuhkan dana sebanyak 500-600 Milyar, sementara APBD kita Kecil Sekali, khusus untuk pagu anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019 sebesar 108 Milyar.
Yunus menambahkan bahwa, Bupati Maluku Tenggara dalam rencana untuk tahun 2020 akan berkerjasama dengan Sarana Multi Infrakstruktur (SMI) guna membantu pekerjaan jalan yang tertinggal di kecamatan kei besar secara keseluruhan yang jumlahnya berkisar 200 Milyar.
Ketika ditanya kenapa Paket jalan dan jembatan baru dilaksanakan dipertengahan tahun ? Yunus menjelaskan bahwa, pekerjaan Hotmix di Kabupaten Maluku Tenggara baik di daratan kei kecil maupun kei besar itu sesuai kontrak baru jalan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2019 dan sesuai kontrak pelaksanaan pekerjaan dimaksud paling cepat 4 bulan dan paling lama 6-8 bulan itu bisa selesai, apabila di dukung dengan kondisi cuaca, ‘Jujur saja bahwa dari pihak kontraktor butuh waktu untuk mobilisasi alat dan material yang datang dari luar daerah’. Namun saya selaku Kepala Dinas PU sangat Optimis bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh kontraktor pada saat ini di dukung dengan peralatan yang memadai dan sesuai dengan pantauan group kami, secara laporan dan dokumentasi fisik ada pekerjaan yang sudah siap untuk di Hotmix seperti ruas jalan Telat, Werka, Watuar, Tamangil dan Weduar Fer itu yang di Kei besar sementara Kei Kecil Ruas jalan Debut. Selain itu ada Paket Ruas Jalan yang di kerjakan dari Propinsi Maluku seperti ruas jalan Telat, Fake, Ohoiraut dan lain lain.
Yunus juga menjelaskan terkait Mutu dan Kualitas pekerjaan bahwa, selalu berdasarkan dengan Norma Standar Prosedur (NSP) misalnya presentasi aspal dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan melaksanakan Traimix itu ada ketebalan asep dan kualitas presentasi aspal tentunya sebelum melaksanakan pekerjaan jalan sudah terukur setelah pekerjaan. Ada audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan audit dari internal Dinas PUPR sendiri, kami selalu berupaya Norma Standar Prosedur (NSP) di respek dan tegakan aturan Norma Standar Berprosedur selalu dan setiap waktu melakukan evaluasi sehingga pengawasan yang kami lakukan yang pertama Pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor harus sesuai dengan standar dalam kontrak.
Lebih lanjut Yunus mengatakan bahwa, aparaturnya tidak serta merta misalnya dari pelaksanaan pekerjaan dilapangan mulai dari kontrak sampai dengan akhir pekerjaan kami selalu hadir. Saya selalu tekankan kepada pihak kontraktor karena Pekerjaan dilapangan adalah tanggung jawab mereka, kami punya tenaga teknis sehingga tiap saat ada laporan secara tertulis disertai dengan dokumentasi sehingga kami selalu pantas secara berkala setelah itu kami turun ke lapangan. Misalnya disetiap paket di bidang jalan bisa 5-6 kali petugas kami turun untuk mengontrol dan membuat laporan dan presentasi pekerjaan disertai dokumentasi untuk diteruskan melalui group sehingga saya selaku pimpinan, PPK dan lain-lain dapat meneruskan laporan kepada Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.
Yunus menambahkan bahwa kendala yang dihadapi yakni kualitas dan kuantitas dari aparatur atau staf terbatas misalnya, staf yang spesifikasinya sipil dan arsitek untuk Bina Marga sangat kurang. Misalnya yang bersangkutan harus kontrol di salah satu paket tetapi harus kontrol di paket yang lain semuanya tentu butuh waktu, disamping itu juga kita dilibatkan dengan kegiatan kegiatan pemerintah daerah yang melibatkanstaf kami seperti kegiatan 17 Agustus kemarin. Hal ini sehingga membuat waktu kita tidak maksimal dilapangan. Apalagi Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas PUPR hanya 55 orang yang mana spesifikasi ASN sendiri masih terbatas dan dari 55 orang dimaksud semuanya spesifikasi sipil atau arsitek.
Yunus berharap kepada calon-calon ASN kedepan dapat mengakomodir formasi-formasi kami yang masih kurang, mengingat dalam melaksanakan pekerjaan untuk satu paket itu kami butuh beberapa orang seperti tenaga PPK, Direksi Pengawas lapangan. Sementara proyek yang besar itu kami membutuhkan banyak orang. Sedangkan di kabupaten maluku tenggara ini paket jadi bisah tumaong rindu seperti saat ini, satu orang bisa mengawasi beberapa paket yang terbesar di kei kecil maupun kei besar, sementara masalah anggaran cukup pihak ke tiga dalam hal ini konsultan namun kita di kabupaten maluku tenggara anggarannya sangat sedikit. (Metty Naraha)
