Ambon, MX. com. Terhadap Persoalan Kasus KMP Marsela yang telah berjalan dan telah berproses dalam pentahapan yang dilaksanakan oleh Pihak Penegak Hukum di Daerah Provinsi Maluku sejak memulai memasukan laporan dari Bulan Maret sampai Juli 2019, dan Sampai bulan September 2019 bulan berjalan lagi. Ketua Umum Aliansi Pemuda Peduli Maluku Barat Daya Stefanus Termas yang ditemui Malukuexpress.online di salah satu café di Kota Ambon. Sabtu (7/9), mempertegaskan, Ucapan terima Kasih kepada seluruh Masyarakat Maluku terlebih khusus Masyarakat Maluku Barat Daya bahwa atas Doa dan tuntutannya selama ini terhadap Kasus KMP Marsela sudah berjalan di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku, dan APP MBD juga berterimakasih juga kepada 2 (kedua) Lembaga Negara ini, bahwa kasus ini sudah berjalan. Serta kami sebagai pelapor yang mewakili masyarakat tetap memantau jalannya kasus ini dan kami tidak akan berdiam sampai penanganan kasus ini selesai.
Lanjutnya, Kasus ini, perlu dipertegaskan bahwa, persoalan yang kami perjuangan ini, sama sekali tidak ada kait mengait dengan politik di Kabupaten Maluku Barat Daya. Akan tetapi karena berdasarkan dengan komentar Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku Herman Armanda bahwa, ‘akhir tahun 2019 ini, kalau KMP Marsela tidak diselamatkan, maka subsidi 6 Milyard per tahun itu, akan ditarik oleh Pemerintah Pusat’. Maka, sangat disayangkan Kapal yang bagus ini akan menjadi besi tua begitu saja. Karena dari dana 6 Milyard per tahun saja, Manajemen di PT. Kalwedo tidak mampu memanage sebagai biaya berjalan, maka yang terjadi adalah kolaps, dan KMP Marsela Jadi besi tua di Dok Waiame sekarang.
Untuk itulah, Mengapa selama ini, kami selalu mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku dan pihak Polda Maluku, karena berdasarkan hal ini tersebut, dan jika kita terlambat menangani kasus ini, maka dana 6 milyar per tahun itu, ‘ditarik dan itu aturan mainnya’, yang sangat disayangkan apakah pemda mampu mengalokasikan anggaran 6 milyar per tahun untuk biaya operasional kapal ini, khan ‘tidak mampu’, yang walaupun pemerintah daerah punya uang tapi semua kebutuhan pemda di daerah semua itu khan banyak. Oehnya itu, seharusnya masyarakat MBD sangat bersyukur kepada pemerintah pusat yang sudah kepedulian dan uluran tangan dalam hal ini 6 milyar per tahun yang ditransfer ke rekening Dinas Perhubungan yang dulunya satker dan sekarang 2017 sudah dipisahkan menjadi Balai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku di Karang Panjang Ambon.
Maka itu, Hari ini APP MBD mempertanyakan dulu, status dana penyertaan modal 10 milyar ini, saya telah melapor bukti ini ke Kejaksaan Tinggi Maluku berdasarkan SP2D. ‘bukan opini publik yang saya pegang dan saya buat laporan untuk saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi ‘oh tidak’. ‘Ini berdasarkan SP2D, berdasarkan keterangan dari captain Kapal KMP Marsela, Berdasarkan keterangan dari ABK yang menyampaikan bahwa gaji mereka tidak dibayarkan, ada pemaksaan penandatangan surat untuk pemberhentian sepihak, tidak akan dituntut lagi tertera dan rekaman sudah saya ambil sebagai pembuktian’, dan apa saja yang saya laporkan kepada kedua lembaga hukum ini, ‘itu jelas dan saya tidak mengada-ada’, “bebernya.
Ditambahkannya, Sebab dari dana penyertaan modal 10 milyard hanya 1.5 milyard yang masuk kepada PT. Kalwedo. Pertanyaannya, mengapa uang ini dikirim ke rekening pribadi orang. Tapi logika saja, ini suatu lembaga. Yah, walaupun memang ada yang berdalih saja bahwa waktu itu belum ada PT. Kalwedo. ‘Coba disimak baik-baik bahwa persyaratan berdirinya sebuah perusahaan itu jelas akta notarisnya dilampirkan dengan rekening perusahaan tersebut. Dan soalnya adalah dana 6 milyar itu jalan, kenapa dana itu dikirim ke rekening pribadi, “lanjutnya.
Bagi masyarakat MBD, perlu saya ‘tekankan dan itu prinsip’, berbicara soal hubungan tatanan keluarga itu di rumah tua, kita harus menjadi orang tua yang baik, pemerintahan yang baik, itu yang harus ditunjukkan oleh orang tua kepada anak-anak generasi yang baru. Hari ini, ‘kok ketika keanehan, kita meniru’. Sebab bicara soal korupsi, soal dugaan korupsi dan lain-lain kita tidak bisa bicara azas ‘malu hati’ ‘nyoli’ ‘kebersamaan’ ‘nara’, saya kira itu ada tempatnya’,”pungkasnya.
Olehnya itu, APP MBD menghimbau kepada masyarakat MBD bahwa basudara semua harus bersyukur dalam moment perhelatan politik ini, kasus ini NAIK dan sejak tahun Tahun 2016 pula, ‘saya sudah pernah membuat stament tersebut di koran’, dan bahkan saya pernah dihadang-habisan oleh Ketua GEMA MBD dan saya (stefanus termas) yang bilang, pembuktiannya ada Rp.16,7 juta untuk mahasiswa MBD untuk hadang saya di Manise Hotel dan Kongres yang dilaksanakan 7 kali, mereka menghadang saya, karena saya bongkar kasus korupsi di MBD dan hari ini saya seorang diri’,”terangnya. Maka, saya menghimbau kepada masyarakat MBD, mari kita tenang baik-baik, jangan karena moment politik kita menyesal 1000 tahun akan datang’.
Harapan, menghimbau kepada Kejaksaan Tinggi Maluku dan Polda Maluku, Tolong selesaikan kasus ini. Ini kasus yang sangat krusial di kabupaten MBD dan khususnya Provinsi Maluku, karena Maluku adalah Kepulauan dan Transportasi Laut ini penting sekali dan Mengapa KMP Marsela Penting bagi masyarakat MBD karena tujuan berdirinya PT. Kalwedo adalah mensejahterakan masyarakat terkhususnya Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya untuk berbagai hasil alamnya untuk dibawa ke Ambon, kemudian bisa dipasarkan ke luar daerah. (Tim)
