Tual, MX. Com. Rencana Pemerintah Daerah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Malra di tengah pandemi covid 19 dimana Beberapa bulan yang lalu terhitung April terjadi pemblokiran akses transportasi udara dan laut untuk mengantisipasi dan mencegah rantai penyebaran virus covid 19 pemerintah merencanakan untuk membuka kembali jalur penerbangan dan Pelabuhan saat ini Pemkot perlu melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat saat ini pada Senin, 27 jJuli di dua tempat antara lain di kecamatan Dullah bagian barat bertempat di desa dullah sementara di Dullah timur bertempat di desa ohoitel hal ini disampaikan oleh Metty Naraha salah satu tokoh pemuda Desa Ohoitel, kepada Malukuexpress.com. Selasa 28 Juli 2020 dirinya menjelaskan sesuai dengan penjelasan Walikota bahwa, perlu ada masukan dari masyarakat terhadap rencana akan dibuka kembali akses Perhubungan dimaksud karena beberapa bulan yang lalu diblokir akses saja ternyata kota Tual dan kabupaten ada terindikasi melalui rapid test ada yang positif dan selain masyarakat ada pejabat dan tenaga medis apalagi akses dibuka barang tentu sosialisasi yang dilaksanakan Pemkot pasti sudah ada koordinasi antaraPemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Malra termasuk semua pihak karena akses bandar udara ada di wilayah kabupaten dan akses Pelabuhan ada di kota Tual.
Untuk itu, saya berpendapat bahwa Pemerintah kembar kabupaten Malra dan Kota Tual rencana membuka akses maka konsekuensi harus dan sudah siap untuk menerima semua akibat yang terjadi karena masyarakat di kedua Daerah saat ini bertanya-tanya kenapa selama ini ada pemblokiran akses melalui transportasi laut udara ternyata ada masyarakat bahkan pejabat terkena virus Corona hal ini Pemerintah harus terbuka kepada publik melalui ketua tim gugus kabupaten dan kota bahwa sesuai hasil rapid test bahwa mereka positif.
“Menjadi pertanyaan masyarakat saat ini perlu tim gugus menyampaikan pasien virus Corona 19 ini, mereka terinfeksi melalui apa, apa penyebab lewat udara atau melalui komunikasi secara langsung lewat perjalanan Dinas ataukah dari mana sesuai hasil pemeriksaan tenaga medis,”jelasnya.
Disisi lain, tidak mungkin Pemerintah tetap tutup akses sampai beberapa bulan kedepan karena Daerah lain di Indonesia yang juga memblokir akses mulai dari bandar udara dan Pelabuhan saat ini memberanikan diri untuk membuka jalur dimaksud.
“Apabila Pemerintah di kedua Daerah sudah sepakat untuk membuka akses maka konsekuensinya untuk menghadapi semua risiko termasuk pembiayaan untuk tim gugus bekerja sesuai protokoler kesehatan harus dilakukan di saat akses dibuka dan aktivitas jalan seperti aktivitas masyarakat yang datang dari luar Daerah maupun perjalanan masyarakat hendak berpergian ke luar Daerah termasuk perjalanan Dinas para pejabat dan SKPD karena kalau akses tidak dibuka maka kita di Daerah-daerah seperti 2 Kabupaten atau Kota yang jauh dari Pemerintahan Pusat kita akan banyak mengalami kemunduran dari penyerapan dana dari pusat walaupun lobi-lobi dan komunikasi melalui handphone yang dibangun sejak Januari tahun 2020.
“Kalau tidak disertai tatap muka secara langsung para pejabat Daerah dan SKPD dengan Pemerintah pusat akan menjadi di pemunduran dari sisi kebijakan sampai ke masalah anggaran karena komunikasi program kegiatan dan lain-lain kalau lewat tatap muka jauh lebih menyentuh dan pas,”tutupnya. (Tim)
