Langgur, MX. com. Pembangunan jalan lingkar Kei Besar sendiri di dalam RPJMD sudah termuat dari tahun 2020-2024 itu di berikan 102km. Yang mana setiap tahun ya mulai terhitung tahun 2020 akan di bangun jalan Hotmix sepanjang 16 km, nanti di tahun 2021 akan di bangun lagi jalan sepanjang 23km, lalu tahun 2022 akan di bangun jalan sepanjang 22km, di tahun 2023 akan di bangun jalan sepanjang 21km, dan tahun terakhir 2024 akan di bangun jalan sepanjang 20km, sehingga pembangunan jalan trans lingkar Kei Besar itu akan di bangun 4 tahap dengan total pembangunan 102km dengan nilai akumulatif uangnya di perkirakan itu sebesar 1 Triliun 274 Miliar (Satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar) Hal ini disampaikan oleh kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara Nurjanah. H. Yunus kepada media ini di ruang kerjanya Rabu, (15/1).
Dirinya menjelaskan bahwa tentunya anggaran ini sesuai dan kalau kita mengacu dengan RPJMN Nasional itu mulai dari tahun 2020-2024 itu akan dianggarkan melalui dana DAK dan APBN tentunya, bukan dana pembantuan atau lain-lain sehingga uangnya langsung ditransfer ke dalam daerah.
Lanjutnya, kalau Alhamdulillah ini dana DAK bisa masuk ke kas daerah karena ada DAK. (Dana alokasi daerah) kalau kami Dinas pekerjaan umum adalah DAK penegasan tapi yang kami lihat ini mungkin saja sebagian besar di intervensi oleh dana APBN berarti balai jalan Nasional wilayah XVI di Ambon yang mengerjakan sampai kepada kontraktornya. “Kalau saya prinsipnya siapapun kontraktornya yang penting sesuai dengan aturan saja karena kami tidak punya kewenangan sampai di situ. Karena pasti dilakukan oleh Unit layanan pengadaan (ULP) dan saya percaya bahwa ULP balai kementrian pasti melakukan secara profesional dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan jenis pekerjaan jalan Hotmix”, “tuturnya.
Yunus lebih menjelaskan terkait dengan perencanaan kami di Kabupaten Maluku Tenggara memang punya perencanaan teknis jembatan dan jalan. Jembatan di pulau Kei Besar itu kami menghendaki semuanya Hotmix dan tingkatkan menjadi Hotmix sehingga kecepatan kendaraan roda empat yang tadinya sekitar 10km perjam misalnya dari elat ke Ad itu kami tempuh dengan 2 jam berarti 30km perjam bisa kembali normalnya ditempuh dengan 60km perjam berarti jarak ditempuh Elat Ohoiraut sepanjang 74km berarti bisa di tempuh tidak cukup 2 jam. Masyarakat sudah sampai.
Tambahnya, Tentunya perencanaan kami selain panjang dan kecepatan kendaraan terus kami juga mengutamakan faktor keselamatan dan kenyamanan di jalan sehingga kondisi Kei Besar dan topografinya yang bergelombang di upayakan ketika pembangunan jalan harus dilakukan kartel sehingga masyarakat menggunakan jalan tersebut dapat memenuhi kriteria keselamatan dan kenyamanan jalan.
“Terus perencanaan kami, yang mana yang harus di prioritaskan kalau ditahun 2019 kebijakan Bupati Malra sudah menganggarkan ruas jalan Elat, Yamtel, terus Elat warkat, Watuar, Weduarfer itu terus ada beberapa ruas jalan ke akses Kei Besar Utara Timur. Karena, yang kami lihat kantong kemiskinan ada disitu”,”jelasnya.
Sehingga kami melihat strategi Balai disitu untuk mereka akan menangani jalan strategis Nasional walaupun itu jalan status Kabupaten antara lain Elat Weduar, Weduarfer, terus Elat Ngurdu, Fako, Holai, Ohoiraut kami APBD maupun dana DAK kalau misal pihak balai kementrian pekerjaan umum sudah menangani ruas jalan tersebut. Berarti kami fokus pada Bombai Ad itu mungkin secara keseluruhan perencanaan kami kalau misalnya perencanaan teknis, kami belum bisa menyampaikan perencanaan teknis itu ketika nanti sudah ada anggarannya kami masuk ke perencanaan teknis tapi perencanaan teknis itu umumnya kami dari ruas jalan, lebar jalan, ketebalan jalan, kalau misalnya lebar jalan itu sama dengan lebar jalan yang ada kurang lebih kalau Hotmiks posisinya 4-5 meter sehingga masyarakat juga menggunakan jalan juga dengan kriteria keselamatan dan kenyamanan.
Yunus menambahkan lagi bahwa biasanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum melakukan pembangunan jalan itu, biasanya terlebih dahulu melakukan sosialisasi bagi ruas-ruas jalan yang akan dilalui. Pembangunan jalan yang akan dikerjakan sehingga tidak terkesan lagi bahwa selesai sosialisasi kemudian pekerjaan sementara berjalan baru ada Pemalangan dan sasi karena pembebasan lahan, maupun ganti rugi tanaman. namun biasanya dari awal kami dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah mengantisipasi dari awal dengan langkah-langkah yang kami lakukan disaat survei lapangan, kami libatkan SKPD, yang lain seperti pertanian, bagian pertanahan pada perumahan pemukiman, kehutanan, dan yang lain-lain untuk sama-sama melihat dan menghitung ganti rugi tanaman, lahan dan lain-lain.
Sebab yang pada waktunya mereka berhadapan langsung dengan masyarakat pemilik untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang sudah diatur dalam ketentuan dan semua itu, kami masih ada pimpinan sehingga diharapkan pada teman-teman SKPD terkait mari kita bijak Arif sehingga dalam sosialisasi yang akan di sampaikan kepada masyarakat melalui Camat dan perangkat Ohoi dapat menjamin dan meyakinkan sehingga tidak terkesan nanti sambil kerja kita setiap tahun kita hadapi hal yang sama. Hanya karena masalah waktu saja yang untuk menyelesaikannya, “ungkapnya.
Untuk itu, harapan kami atas nama pemerintah daerah kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara untuk marilah mendukung kebijakan dan terobosan serta kerja keras dan niat baik Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan visi dan misi periode pertama dengan mendatangkan dana yang cukup besar yang diperuntukkan untuk pembangunan terutama jalan-jalan di Kei Besar. Maka hak-hak yang berhubungan dengan kepemilikan tanaman, lahan itu akan di selesaikan pada waktunya.
Olehnya itu, sekecil pun kondisi yang terjadi di lokasi jangan selalu dilakukan dengan palang dan sasi nantinya akan berdampak dan menghambat pembangunan jalan yang dikerjakan untuk masyarakat menikmati untuk membuka akses yang selama ini masih terisolir dan putus dari sesi perhubungan untuk memudahkan perbaikan dan peningkatan ekonomi lewat hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain tetapi kalau ada masalah marilah kita bangun komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang berkompeten lewat telepon, kordinasi yang di bangun lewat Ohoi, Camat, Pengusaha, Dinas terkait bahkan yang paling tertinggi Kepala Daerah,”tutupnya.. (**)
Pewarta : Metty Naraha
Editor : Alfa
