Malukuexpress.com. Program pemerintah untuk kawasan pemukiman kumuh yang digagas dengan program Kotaku hampir sebagian besar wilayah di Indonesia yang tergolong kumuh mendapatkan bantuan agar bisa di tatah dengan lebih baik lagi.
Program yang telah dilaksanakan dari tahun 2020-2021 ini desa dan kelurahan di Maluku tidak mendapatkan anggaran untuk program Kotaku, Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury di ruang kerja DPRD Maluku Rabu 13/1/2021 karang panjang Ambon.
Lebih lanjut kata Lucky, kami DPRD Maluku sudah mendapatkan informasi secara jelas bagaimana mekanisme sampai anggaran dapat diberikan Pemerintah pusat untuk Program Kotaku.
Menurutnya program tersebut telah diusulkan oleh anggota DPR RI pada saat pembahasan APBN tentunya melalui kementrian PUPR dan Maluku tidak termasuk untuk mendapatkan program tersebut, Sementara Maluku mempunyai lima perwakilan anggota DPR RI dapil Maluku.
Oleh karena itu setelah mendalami pentingnya program ini bagi pengembangan masyarakat di Maluku terutama pada lingkungan pemukiman yang kumuh. DPRD Maluku berharap bisa menginterfensi dan mendukung program ini secara kongkrit agar Maluku dapat dilibatkan juga.
Dikatakanya, DPRD telah bersepakat untuk menyampaikan surat resmi untuk pemerintah dan berkordinasi dengan Gubernur Maluku untuk bagaimana melalui dinas pekerjaan umum bisa memperoleh dana dari pemerintah pusat melalui kementrian PUPR dan DPR RI.
Menurutnya, program ini sangat penting bagi pengembangan masyarakat di lingkungan kumuh terutama pada kelurahan dan desa yang ada di Maluku.
Sehingga melalui komisi III DPRD Maluku agar segra berkoordinasi dengan OPD terkait untuk bagaimana bisa membantu terkait terlaksananya program Kotaku ini.
Mudah mudahan dalam perjuangan kami ini belum terlambat, karena kita tau untuk APBN 2021 ini sudqh selesai dan sudah berjalan dan paling tidak kita bisa menunngu program ini pada tahun 2022, tetapi apabila ada kebijakan lain untuk bisa ditampung pada APBN 2021 saya kira itu sangat baik,”Harapnya.
DPRD juga akan berkordinasi dengan dinas PUPR yang ada di Maluku untuk bagaimana bisa mendapatkan anggaran dari pusat untuk pengembangan program Kotaku karena mereka mempunyai jaringan langsung dengan kementrian PUPR pusat agar bisa dibantu supaya program ini bisa dilaksanakan di Maluku.
Mengenai jumblah anggaran untuk Maluku pada program ini kata Lucky sampai saat ini kami belum tau dan nanti pada saat usulan di terima oleh pemerintah pusat baru dapat di sesuaikan dengan kondisi pada kelurahan dan desa yang ada di Maluku
Lanjut Lucky pada prinsipnya kami akan berupaya agar program ini dapat dijalankan supaya bisa menuntaskan angka kemiskinan pada daerah Maluku ini,” Tutup Lucky. (AN)
