Tual, MX. Com. Masyarakat adat di nuhu evav nisasaai meminta kepada kedua pimpinan pemerintahan kembar, kabupaten Maluku Tenggara yang dipimpin Bupati, Drs.Hi.Taher Hanubun dan wakil Bupati Ir.Petrus Beruatwarin Msi, serta Walikota Tual, Adam Rahayan.S.Ag.MSi dan Wakil Walikota Tual Usman Tamnge, SE untuk bijak dan arif dalam menjalankan tugas pelayanan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus menjaga, mengutamakan dan mengedepankan masalah kamtibmas.
Ada gejolak yang terjadi saat ini karena aksi dan pernyataan sikap yang dilakukan dan disampaikan oleh Kasat Pol PP Maluku Tenggara bersama anggota di lokasi rumah dinas Walikota Tual Pendopo Yarler dengan mengeluarkan pernyataan di media massa maupun ingin menaruh police line pada bangunan dimaksud membuat tanggapan dari masyarakat dan Pemerintah Kota Tual. kenapa masyarakat minta demikian, karena persoalan aset milik kabupaten Maluku Tenggara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta Dana Abadi sebelum terjadi pemekaran Kota Tual sampai Kota Tual dimekarkan, itupun bagian hak dari masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual didalamnya. Sementara persoalan tarik menarik aset ini sudah diketahui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Maluku saat lalu, sehingga diharapkan apabila perjuangan saat ini dari Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara melalui Kasat Pol PP harus diawali dengan pendekatan. baik secara langsung antar kedua pimpinan di daerah ini baik Eksekutif maupun Legislatif, karena kedua lembaga di daerah ini merupakan lembaga politik sehingga, ada juga cara-cara lain dengan cara administratif lewat surat menyurat yang harus dilakukan oleh para pejabat. jangan seperti langkah dan sikap yang diambil oleh Kasat Pol PP Kabupaten Maluku Tenggara dengan anggotanya dirumah dinas dimaksud bisa memicu konflik fisik antara Kasat Pol Pp Kabupaten Maluku Tenggara dengan Kasat Pol PP Kota Tual bersama anggotanya, dan bisa saja merembes sampai ke masyarakat, karena pemerintahan kedua daerah ini berbeda mulai dari pejabat elite sampai ASN ada yang bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, tetapi lapangan kerja berlokasi di Kota Tual, sebaliknya juga ada yang tinggal di Kota Tual tetapi lapangan kerjanya di Kabupaten Maluku Tenggara. begitu pula dengan fasilitas umum seperti Pelabuhan Laut berlokasi di Kota Tual sementara, Bandar Udara ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. hal ini dikemukanan oleh salah satu wartawan senior di daerah ini, Metty Naraha di kediamannya 28/08.
Naraha menjelaskan bahwa baik Bupati bersama perangkatnya maupun Walikota Tual bersama perangkatnya serta DPRD dikedua daerah ini agar berhati-hati. maksud dan niat yang baik tetapi salah dalam arah dan kebijakan penyelesaian aset dimaksud, maka akan terjadi konflik antara masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dengan masyarakat Kota Tual, yang nantinya jadi korban bukan para petinggi atau pejabat tetapi masyarakat itu sendiri, antara lain ASN yang ada pada birokrasi karena mereka tidak berhasil mengamankan Aset dimaksud, termasuk Kasat Pol PP akan dicopot jabatan, kemudian masyarakat umum yang ada kepentingan dengan pejabat pemerintahan di kedua daerah ini.
Selama ini masyarakat selalu ikut perkembangan lewat media sosial baik elektronik, cetak, maupun online. Banyak masukan dari para pakar, politisi hukum maupun organisasi dan lain-lain yang mana menyoroti tentang persoalan aset dimaksud yakni, rumah dinas Walikota Tual yang berlokasi pada Pendopo Yarler Tual dan rumah dinas Bupati Maluku Tenggara yang berlokasi di samping rumah dinas Wakil Walikota Tual. Untuk itu Media Maluku Express meminta kepada Gubernur Maluku kiranya memfasilitasi kembali ke dua pemerintahan kembar yakni, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, baik eksekutif maupun legislatif agar duduk bersama dalam rangka penyelesaian aset dan Dana Abadi di tingkat Menteri Dalam Negeri. walaupun pejabat tinggi negara baik Mendagri maupun Gubernur periode 5 tahun yang lalu ada yang sudah diganti dan bergeser dalam jabatan termasuk Walikota, wakil Walikota, Bupati, wakil Bupati serta ketua DPRD bersama anggotanya agar menyelesaikan secepat mungkin, sehingga penyelesaian yang terjadi perlu disampaikan kepada masyarakat adat di dua pemerintahan kembar di tanah key ini seperti filsafat bahasa adat orang tua tua key terutama pimpinan dari kedua daerah ini baik eksekutif maupun legislatif semua berasal dari tanah Evav dan berdomisili di tanah Evav saat ini. harus menjunjung tinggi filsafat orang tua tua key yaitu, “Manut Ain Mehe Ni Tilur Wuut Ain Mehe Ni Ngifun” jika ada masalah mari duduk “It Fadok, Fadukung, It hamang Did Rahabo in Tal Yol-yol Wahid sebab Laai Kapal Im Rakbo Wavu Yab-yab Fil Snabang enhov Dir U Ham Wang, Im Batang Nuhu Evav En Ron Wahaid karna Wang Nan Tanang. (Tim)
