SBB, MX. com. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) memberikan apresiasi tinggi terkait kunjungan yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di wilayah perbatasan antara kabupaten SBB dan kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) SBB, H. Mansur Tuharea, SH pada media ini disela-sela kegiatannya mendampingi tim Komnas HAM dalam rangka mengumpulkan data-data dari masyarakat yang berada di wilayah perbatasan kedua kabupaten, Selasa (10/9).
“Kita berterima kasih sekali, kita apresiasi sekali terhadap kunjungan Komnas HAM guna melihat kembali persoalan yang tengah terjadi antara dua kabupaten ini”.
Dari informasi awal yang diterima media ini, pertemuan tersebut diagendakan berlangsung antara pihak Komnas HAM bersama kedua kabupaten. Akan tetapi dari pihak kabupaten Malteng tidak hadir, bahkan tidak bisa dikonfirmasi alasan ketidak hadiran perwakilan dari kabupaten Malteng tersebut.
Sementara itu terkait dengan kunjungan Komnas HAM, Tuharea menyatakan hal ini adalah sebuah langkah maju yang dimainkan oleh pihak Komnas HAM.
“Saya kira ini sebuah langkah maju, yang dimainkan oleh Komnas HAM, karena ada kiat baik dari Komnas HAM untuk bagaimana mempersatukan dua pemerintahan ini”.
Terkait dengan permintaan dari beberapa tokoh masyarakat, baik di desa Sanahu maupun desa Wasia. Tuharea mengatakan, yang jelas akan diserahkan kepada pihak Komnas HAM. Menurutnya, pendapat masyarakat tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Komnas HAM melakukan tindak lanjut di pertemuan antara Pihak kabupaten SBB, kabupaten Malteng, Komnas HAM, Kemendagri serta Pemerintah Provinsi Maluku, yang direncanakan berlangsung di kota Ambon, Kamis (12/9) besok.
Tuharea berharap, dengan adanya kunjungan ini, semua pihak baik dari SBB maupun Malteng bisa bersama bergandengan tangan, guna membangun daerah masing-masing.
“Yang pertama kita berharap kedepan, kita ini orang saudara antara dua kabupaten. Sehingga diharapkan kita bisa bersama membangun daerah kita”. Tutpnya.
Sementara itu Linda Holleyang merupakan perwakilan dari Komnas HAM Maluku kepada awak media mengatakan, dasar pelaksanaan kegiatan kunjungan dari Komnas HAM adalah, keterkaitan dengan sengketa tapal batas antara SBB dan Malteng, hanya saja kata dia hal tersebut berdampak pada hak Ekosob dan Sipol dari tiga desa yang ada di wilayah perbatasan.
“Makanya kita dari bagian mediasi menindaklanjuti dan hari ini kita untuk cek data. Data yang dari Maluku Tengah dan dari SBB kita kroscek disini, bernar tidak hak-hak ekosobnya tidak terpenuhi. Dari bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya”, tandasnya.
Lanjut Holle, target dari kunjungan tersebut adalah data-data yang diberikan oleh kedua kabupaten serta data dari warga akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Komnas HAM dalam proses mediasi.
Terkait dengan ketidak hadiran perwakilan dari kabupaten Maluku Tengah, Holle menyebutkan jika pihak Komnas HAM tidak pernah memaksakan pihak-pihak tertentu harus hadir, karena biasanya Komnas melakukan kroscek secara langsung walaupun tanpa kehadiran kedua belah pihak.
“Kalau itu kita tidak memaksakan harus hadir, karena kita biasanya kroscek langsung ke lapangan. Akan tetapi, Komnas harus memberitahukan kepada bupati SBB maupun Maluku Tengah, maupun kepada gubernur dan juga Kemendagri”.
Dirinya berharap dengan adanya kunjungan yang sedang dilakukan tersebut, nantinya pada saat mediasi yang akan berlangsung di kota Ambon pada tanggal 12 September 2019 nanti, prosesnya bisa diikuti kedua belah pihak sehingga bisa mencapai kesepakatan agar persoalan yang sedang terjadi bisa segera diselesaikan.
“Kemendragi juga sebagai lembaga tertinggi dari kedua belah pihak ini, akan melihat ini sebagai satu persoalan yang harus bisa diselesaikan”. Tutupnya.
Dari pantauan media ini, kehadiran Sekda SBB turut didampingi beberapa pimpinan OPD lingkup Pemkab SBB diantaranya, Kadis Kesehatan, Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Dukcapil, Kadis Pertanian, Kepala BKD dan Camat Elpaputih, serta beberapa anggota DPRD SBB. (Tim)
