Ambon, MX. Com. Terkait berita yang menyatakan bahwa Pegawai dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Terpapar Covid 19. Diantaranya, Satu orang staf Sekretariat DPRD Promal dan satu Anggota DPRD Maluku terkonfirmasi positif covid 19.
Langkah utama yang dilakukan oleh kami, yakni melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk harus segera melakukan tracking terhadap pegawai dan anggota DPRD Maluku.
Hal ini dikatakan Sekwan Provinsi Maluku Drs. Bodewin Wattimena saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerja. Selasa 4/8/2020.
Bodewin mengatakan, dalam satu dua hari ini dari Dinas Kesehatan Promal mungkin dilakukan tracking untuk mencari tau orang-orang yang melakukan kontak dengan anggota DPRD Maluku yang terpapar corona.
Seperti diketahui juga, pada beberapa hari lalu khusus untuk staf sekretariat Promal pernah dilakukan tracking. Dan dari hasil tracking yang dilalukan itu diperoleh kesimpulan ada empat orang yang harus dilakukan swab dan sekarang ini mereka sementara dilakukan swab di kantor Dinas Kesehatan Promal,”ungkapnya.
Sedangkan untuk Anggota DPRD Maluku seluruhnya besok dilalukan tracking termasuk Pimpinan- DPRD Maluku dan menunggu hasilnya seperti apa,” jelasnya.
Dari hasil tracking misalkan, kalau ada yang kontak langsung dua atau lima sampai sepuluh orang akan dilakukan swab juga, “tegas Bodewin.
Karena sesuai hasil kesimpulan tracking itulah, maka kita tidak bisa menduga duga bahwa kantor ini semuanya harus di swab atau kantor ini ditutup kita belum bisa menduga duga,”ungkapnya.
Kita harus menunggu hasil tracking dulu, karena sesuai mekanisme tetap protap yang dijalani selama masa pandemik covid 19.
“Jadi jika suatu tempat ada yang terkena covid 19 maka akan dilalukan tracking untuk mengetahui orang yang melakukan kotak langsung dengan yang bersangkutan, jikalau ada berapa orang yang dilakukan swab, maka harus diswab,”jelasnya.
Bodewin juga katakan, aktifitas DPRD tetap berjalan hingga hari ini, untuk pemberitaan di media bahwa kantor akan ditutup, tidak tertutup kemungkinan juga tidak, karena kita
harus menunggu hasil tracking tadi.
Lanjutnya, Soal penutupan kantor dewan, semuanya harus didengar keputusan dari pimpinan dewan. Sebab selama ini, kita melihat instansi lain pun yang ada terkonfrmasi juga mekanisme tetap jalan dan kantornya tidak ditutup,” Tutupnya. (AH)
