Ambon, MX. Com. Memprioritaskan pada pembangunan Infrasturtur jalan dan jembatan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias, S. Sos kepada Maluku Express. Com di DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Kota Ambon. Kamis 9/1/2020.
“Kami (Komisi III) yang saya ketuai, baru kembali dari jakarta untuk presentasi kebutuhan Maluku di bidang infrastruktur jalan dan jembatan di Bappenas, Kantor Staf Presiden dan Kementerian PUPR”,”Kata politisi Partai Golkar Maluku.
Jadi untuk 4 Tahun terhitung Tahun 2021-2024, yang kita usulkan itu, akan dibangun secara bertahap 2021 berapa ratus milyard, 2022 seterusnya sampai 2024 yang nilainya itu 6 triliun 500 sekian milyard, “kita doakan saja mudah-mudahan semuanya itu terpenuhi”,”akuinya.
Sehingga terhadap nilai ini, komisi III sudah koordinasikan ke Kepala Bappeda Provinsi Maluku untuk segera kordinasikan ke kabupaten kota untuk kita selaraskan program ini, karena jika tidak dikoordinasikan ke kabupaten kota maka tentu setiap tahunnya kita tetap saja masih tetap merasakan kekurangan atas masih banyak ruas jalan yang tidak bisa kita bangun.
Sebab ada yang menjadi kewenangan nasional lewat Balai jalan itu, sudah kami (Komisi) kordinasikan dan sudah kami rapat semua.
Dirinya menambahkan, arah pembangunan Indonesia berpatokan pada 5 program prioritas Presiden RI yakni untuk menghubungkan sentra-sentra produksi dengan distribusi kemudian juga ingin membangun akses dari ke tempat-tempat wisata.
Maka kami tindaklanjuti itu dengan meminta BAPPEDA dengan Dinas PUPR untuk menyusun program dalam kaitan dengan prioritas Presiden RI.
Dimana, Presiden telah membuka diri maka kita juga harus sambut dan juga kita tidak bisa membiarkan Gubernur “Jalan kesana kemari tanpa dukungan staf” memberikan semacam program-program yang direncanakan untuk anggaran-anggaran berikutnya,”kilasnya.
Jadi memang untuk tahun 2021 sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat dan mudah-mudahan program-program kita yang telah diusulkan bisa masuk dalam aplikasi KRISNA itu dan kalau sudah teraplikasi di KRISNA, maka dengan sendirinya setiap tahun itu yang akan dibiayai atau didanai oleh APBN,”pungkasnya.
Sehingga kedepan kita butuh sinkronisasi program baik kabupaten maupun provinsi, karena hanya dengan itu, kita bisa melakukan banyak hal untuk daerah Maluku ini,”tutupnya. (**)
Pewarta : Tim
